FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp16 Triliun ke Perum Bulog.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, pada Senin, 6/11/2023.
Mengenai hal tersebut, Sri Mulyani meminta kepada BPKP untuk mempercepat proses audit, sehingga tagihan dapat segera disampaikan kepada Kemenkeu.
“Jadi BPKP diminta audit lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita, namun ini seharusnya tidak ada masalah, Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar,” lanjutnya.
Tagihan ini terkait dengan pengadaan beras cadangan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam rapat terbatasnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada Sri Mulyani untuk segera membayar tagihan senilai Rp16 triliun tersebut.
“Tadi arahan Presiden bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 6/11.
Airlangga mengungkapkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras sebanyak Rp19,1 triliun.
“Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun. Jadi ada Rp19,1 triliun,” jelasnya.*
