Respons Yasonna soal Banyak Kalapas Diganti Jelang Pemilu 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly | Instagram @yasonna.laoly
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly | Instagram @yasonna.laoly

FORUM KEADILAN – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly merespons kecurigaan terhadap fenomena banyaknya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diganti jelang Pemilu 2024.

Yasonna mengatakan bahwa rotasi sebagai hal yang wajar. Ia menyebut, rotasi hanya terjadi sekitar 25-30 persen.

Bacaan Lainnya

Menurut Yasonna, Kalapas kurang baik apabila menempati satu tempat dan waktu yang sama.

“Kalapas diganti, sudah berapa tahun pak karenanya? Seharusnya dalam rotasi itu oleh karena suatu hal-hal,” ujar Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 21/11/2023.

“Karena memang kalau Kalapas terlalu lama di suatu tempat, rawan, sama seperti Polisi. Jadi kita harus rotasi,” lanjutnya.

Yasonna mengungkapkan keraguannya terhadap para anggota dewan yang mempertanyakan soal netralitas di lapas tidak relevan. Sebab, kata dia, dalam gelaran Pemilu 2024, setiap tempat pemungutan suara (TPS) khusus juga memiliki saksi yang salah satunya berasal dari partai politik (parpol).

Politisi PDIP juga memastikan, untuk sejauh ini tidak ada permasalahan terkait kecurangan di lapas. Menurutnya, hal yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak tersebut tidak terjadi di Pemilu 2019.

“Saya ditanya, saya kira 2019 di lapas tidak ada masalah. Lapas Malang itu Pak Wihadi, yang menang di situ caleg Gerindra, boleh di-cross check itu,” kata Ketua DPP PDIP di bidang hukum tersebut.

Dalam rapat yang sama, Wihadi sebelumnya berpendapat lapas menjadi salah satu lembaga yang rawan untuk disusupi dalam gelaran kontestasi politik. Ia mengatakan bisa saja sipir ataupun petugas lapas lainnya memonopoli hasil suara warga binaan.

Wihadi juga mengatakan, di dapilnya yang berada di Jawa Timur, mulai muncul fenomena kepala lapas diganti. Hal tersebut pun, menurutnya, marak terjadi di daerah yang lain.

Wihadi lantas mempertanyakan apa urgensi penggantian kalapas menjelang Pemilu 2024.

Wihadi juga mengusulkan dibentuknya panja netralitas di lingkungan lapas.

“Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres,” kata Wihadi.

Selain itu persoalan lapas dan warga binaan, Wihadi juga mempersoalkan soal pendataan WNA oleh bagian imigrasi. Ia mengaku tidak ingin WNA ikut mencoblos pada 2024 nanti, sebagaimana yang menurutnya pernah terjadi di Pemilu 2019.*