FORUM KEADILAN – Pengajar Filsafat dan Etika, Frans Magnis Suseno, menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat berbahaya. Kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa malu membangun dinasti politik keluarga.
Pria yang akrab disapa Romo Magnis itu menilai, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, kemiskinan terus bertambah, pengadilan yang tidak independen, dan korupsi yang merajalela.
“Kita dalam situasi yang cukup serius,” kata Romo Magnis dalam diskusi ‘Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik’ di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 14/11/2023.
Romo Magnis mengatakan bahwa 50 persen penduduk Indonesia belum sejahtera, bahkan 9 persen di antaranya berada dalam garis kemiskinan yang serius. Dia menilai kondisi tersebut akan wajar jika rakyat mencari ideologi lain selain Pancasila.
“Jadi, kita menghadapi ancaman perpecahan vertikal antara orang kecil yang masih menunggu sebenarnya di mana janji Indonesia ini,” kata Romo Magnis.
Romo Magnis juga menyoroti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kini mengancam demokrasi Indonesia. Dia melihat bahwa oligarki semakin menguat, menyebabkan kondisi korupsi di dalam negeri. Para pelaku politik juga terus memperkaya diri dan melupakan rakyat.
“Dan tahun-tahun terakhir dengan dukungan presiden mengebiri KPK. Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga. Saya ulangi yang dibilang tadi yang gawat kalau orang tidak melihat bahwa itu tidak beres,” tegasnya.
“Kalian tahu itu tidak beres dan coba-coba kita masih bisa mengerti itu. Tetapi tidak beres dan kita di tangan orang seperti itu, ya, berbahaya juga. Ada ancaman terhadap independensi yustisi di Indonesia itu gawat. Masyarakat tidak akan kerasan di negara ini bahwa tidak percaya di pengadilan akan dapat keadilan,” terganya lagi.
Romo Magnis sebenarnya sudah merasa ragu terhadap Presiden Jokowi ketika tidak mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK.
Romo Magnis mengaku, pernah bersama 70 orang lainnya pergi ke Istana untuk bertemu dengan Jokowi. Tujuannya adalah untuk meminta agar UU KPK yang baru dibatalkan melalui Perppu.
“Saya tidak terlalu banyak ngomong di situ, presiden mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada orang seperti Emir Salim, sahabat saya Almarhum Azyumardi Azra dan selama dua jam kami minta presiden supaya pakai Perppu,” ujar Romo Magnis.
Romo Magnis menilai Perppu sangat penting untuk memperkuat KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, sayangnya, Presiden Jokowi tidak memberikan perhatian serius terhadap permintaan para tokoh bangsa.
“Presiden mendengarkan tetapi tidak menghiraukan. Di situ saya mulai ragu-ragu. Kok, kepentingan apa untuk mengebiri KPK,” pungkasnya.
Adapun narasumber lain dalam acara diskusi ‘Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik’ meliputi Pakar Hukum dari UGM Prof. Zaenal Arifin Mochtar, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, Direktur Eksekutif Amnesty Usman Hamid, Pakar Tata Hukum Negara Bivitri Susanti, dan Refly Harun.*
