Dinasti Politik Sebagai Musuh Demokrasi

Ilustrasi Pemilu | Ist
Ilustrasi Pemilu | Ist

FORUM KEADILAN – Tudingan dinasti politik terhadap keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin santer terdengar. Sementara, adanya dinasti politik dinilai berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.

Isu dinasti politik menggema seiring pengusungan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Isu itu semakin kuat setelah paman Gibran, Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik terkait putusan batas usia calon presiden (capres) dan cawapres, dan diturunkan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah memandang, praktik dinasti politik tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Sebab praktik itu dapat mengesampingkan hak orang lain yang lebih berpotensi untuk maju.

“Kalau bagi PKB sendiri, sebenarnya politik dinasti tentu tidak sehat kalau untuk demokrasi, karena mengesampingkan kemungkinan hak-hak orang lain yang jauh lebih punya potensi,” kata Luluk kepada Forum Keadilan, Selasa 14/11/2023.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengatakan, dinasti politik menjadi ancaman dan berbahaya ketika dilakukan oleh penguasa yang sedang menjabat. Tidak menutup kemungkinan, mereka akan memobilisasi semua sumber daya untuk menopang atau mendukung keluarganya yang ikut kontestasi politik.

“Jadi masalah kalau dia masih punya kuasa penuh, sehingga dia akan menggerakkan dan memobilisasi semua sumber daya untuk menjadi penopang dan menjadi daya dukung bagi kekuasaan yang ia dukung,” tuturnya.

Menurut Luluk, nantinya rasa keadilan yang semestinya dijaga akan terusik. Pasalnya, praktik dinasti politik dikhawatirkan menimbulkan terjadinya abuse of power.

Namun, kata Luluk, dia tidak mempersoalkan dinasti politik yang secara praktiknya dijalankan sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara meritokrasi. Sekalipun pihak yang berjuang itu memiliki irisan dukungan dengan keluarganya yang tengah menjabat di pemerintahan.

“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Sebenarnya, karena memang pada praktiknya dinasti yang itu, yang melalui tahapan prosedur meritokrasi, iya tidak ada soal,” terangnya.

Menurutnya, kesempatan dan hak orang lain untuk menjabat di kursi pemerintahan tidak lantas dibatasi atau bahkan dilarang karena memiliki hubungan keluarga dengan penguasa. Asalkan, memiliki kemampuan, pengalaman, dan dihasilkan dari perjuangan yang panjang, tidak secara instan.

“Misalkan begini, kalau ada seseorang yang memiliki kemampuan, kapasitas, pengalaman, track record sangat panjang, dan kemudian dia berdarah-darah untuk bisa mencapai tahapan posisi tertentu yang itu dia dapatkan, dan kebetulan dia memiliki irisan dukungan misalnya itu orang tuanya, atau siapa yang kemudian bisa disebut dinasti, itu kan berbeda,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti juga sependapat. Menurutnya, dinasti politik merupakan musuh demokrasi.

“Enggak ada gunanya dan enggak ada manfaatnya. Dinasti ini jelas-jelas mestinya musuh dari demokrasi bukan kawan, demokrasi dan itu harus dicegah,” kata Ray kepada Forum Keadilan, Selasa 14/11.

Rey menjelaskan, sebenarnya aturan terkait dinasti politik sendiri pernah ada di Indonesia. Aturan tersebut tertulis di UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, aturan tersebut dibatalkan oleh putusan MK.

Kata Ray, pencalonan Gibran memenuhi tiga kriteria ciri dinasti politik dalam aturan tersebut.

“Tiga ciri dari dinasti politik itu kena semua. Seperti, Jokowi dengan Gibran ini kan satu tingkat ke bawah, karena Gibran kan anaknya. Kedua, Jokowi-nya masih sedang berkuasa. Dan ketiga, yang dimiliki oleh Gibran saat ini sebagai cawapres,” ucapnya.

Menurut Ray, praktik dinasti politik yang dilakukan Gibran berbeda dengan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani. Sebab, Megawati melakukan hal itu hanya dalam internal partai. Beda dengan pergerakan Gibran yang menjadi cawapres.

“Bahkan Pak Habibie dengan anaknya, kalau nanti Ilham Habibie jadi politisi, maka bukan termasuk dinasti, karena BJ Habibie sudah tak menjabat,” lanjutnya.

Ray menegaskan, dinasti politik sangat menguntungkan keluarganya serta para penyokong dukungannya. Tapi, hal itu mengakibatkan Bangsa Indonesia menjadi korban penguasa.* (Tim FORUM KEADILAN)