Polda Metro Panggil Lagi Firli Bahuri Selasa 7 November

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan terkait proses penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, di Polda Metro Jaya, Jumat, 27/10/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/Forum Keadilan
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan terkait proses penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, di Polda Metro Jaya, Jumat, 27/10/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Penyidik Polda Metro Jaya akan kembali memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rencananya, Firli akan diminta keterangan tambahan terkait dugaan pemerasan SYL pada Selasa, 7/11/2023 pukul 10.00 WIB.

Bacaan Lainnya

“Pemeriksaan keterangan tambahan, pengambilan keterangan tambahan terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI yang telah dikirimkan surat panggilannya pada tanggal 2 November 2023 kemarin,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 3/11.

“Untuk jadwal pemeriksaan di hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 10.00,” tambahnya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Firli terkait kasus dugaan pemerasan SYL pada Selasa, 24/10

Kemudian, polisi juga telah menggeledah rumah Firli di dua tempat, di Jalan Kertanegara No 46, Jakarta Selatan, dan di Vila Galaksi A2 Nomor 60, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 26/10.

Diketahui, rumah Kertanegara merupakan milik Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta yang disewakan untuk Firli sejak 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp650 juta per tahunnya. Rumah tersebut digunakan oleh Firli sebagai rumah rehat.

Kasus dugaan pemerasan SYL telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Dalam kasus dugaan pemerasan SYL, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.*