FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang baru dilantik ini, membuat isu keberadaan ‘Geng Solo’ semakin kuat.
Kabar adanya Geng Solo mencuat karena adanya beberapa jabatan petinggi TNI-Polri yang ditempati oleh orang dekat Jokowi, khususnya saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
Petinggi tersebut diantaranya ialah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, di tahun 2011, Listyo sempat memimpin Polresta Solo. Saat itu, Jokowi lah yang menjadi wali kotanya.
Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Ia pernah mengisi kursi Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo di tahun 2010-2011, ketika Jokowi jadi Wali Kota Solo.
Setelah Jokowi jadi presiden, Hadi ditunjuk menjadi Sekretaris Militer Presiden di tahun 2015-2016. Karirnya Hadi terus menanjak. Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), dan menjabat Panglima TNI pada 2017-2021, sebelum akhirnya menjadi menteri.
Agus Subiyanto pun sama. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) Surakarta saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Minggu lalu, tepatnya di 25 Oktober 2023, ia baru saja dilantik jadi KSAD. Namun saat ini, surat penunjukan Agus sebagai Panglima TNI, sudah sampai di DPR RI.
Komisi I DPR sudah merencanakan pergelaran tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal Agus, pada 14 November 2023 mendatang.
Melesatnya karir Jenderal Agus, membuat nama Geng Solo makin santer terdengar. Belakangan kabar tersebut semakin liar dan dikaitkan dengan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024.
Namun, kabar tersebut dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ia menyebut, ditunjuknya Jenderal Agus Subiyanto memang karena ia memenuhi kualifikasi untuk menjadi Panglima TNI.
“Jangan terlalu banyak sinis. Mulut-mulut sampah itu. Mas Agus dipilih karena punya pertimbangan kualifikasi kepangkatan, kemampuan leadership, dan profesionalisme-nya,” kata Ngabalin kepada Forum Keadilan, Jumat, 3/11/2023.
Ngabalin menjelaskan, meski presiden mengajukan satu nama yang menjadi calon tunggal, DPR bisa saja menolak nama tersebut jika tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Kalau DPR merasa bahwa ada aspek yang mungkin tidak cocok atau bisa membuat posisinya tidak bagus dalam menjalankan tugas, itu (DPR) bisa menolak atau mengembalikan kepada presiden,” ujarnya.
Pernyataan Ngabalin juga dibenarkan oleh Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Fahmi menjelaskan, penunjukan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak ada hubungannya dengan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.
“Tidak mungkin ada skema pemenangan seterbuka ini. Apalagi TNI sendiri, sepanjang reformasi, kita ketahui soal netralitasnya. TNI jauh lebih teruji daripada aparatur-aparatur penyelenggara yang lain,” ujar Fahmi kepada Forum Keadilan, Jumat, 3/11.
Ia menjelaskan, Jenderal Agus bukan satu-satunya pejabat yang berasal dari circle presiden. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa juga dekat dengan Jokowi.
“TNI-Polri diisi orang-orang dekat presiden, saya kira itu wajar saja. Pak Agus Subiyanto ini juga tidak tiba-tiba jadi panglima. Dia kan berproses,” imbuhnya.
Memang, setelah jadi Komandan Distrik Militer (Dandim) Surakarta, Agus Subiyanto tentunya berinteraksi dengan Jokowi yang saat itu masih menjabat wali kota. Tetapi kemudian, ia bertugas kesana-kemari dengan beragam jabatan.
“Artinya kalau pun ada andil kedekatan, kalau tanpa adanya kemampuan, kapabilitas, dan prestasi, saya kira tidak akan mungkin Agus Subiyanto bisa sampai ke posisi yang sekarang,” tegasnya.
Jadi, kata Fahmi, konyol apabila ditunjuknya Jenderal Agus dikait-kaitkan langkah Jokowi untuk memuluskan langkah Gibran di Pilpres mendatang.
“Ini sangat mempertaruhkan marwah dan reputasi TNI, tentu TNI juga saya kira mempunyai tugas yang lebih besar dari pada sekedar pemenangan presiden, misalnya, soal kedaulatan, soal wilayah dan soal dukungan TNI terhadap pelancaran penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Apabila terlibat dengan cara seperti itu saya kira itu sangat konyol,” ungkapnya.*(Tim FORUM KEADILAN)
