Komisi I DPR Belum Terima Penugasan Fit and Proper Calon Panglima TNI

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Gedung Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu, 1/11/2023 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Gedung Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu, 1/11/2023 | Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Meutya Hafid menegaskan, belum ada penugasan terkait fit and proper dari calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dikirimkan kepada Komisi I DPR RI.

Fit and proper Panglima TNI masih di tunggu, penugasannya belum sampai ke Komisi I, masih di Bamus (Badan Permusyawaratan Nagari),” katanya kepada awak media di Gedung Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu, 1/11/2023.

Bacaan Lainnya

Jadi pada prinsipnya, Meutya menjelaskan DPR RI masih mempunyai waktu sekitar 31 hari.

“Jadi tidak mungkin lewat tanggal 21 (November) gitu ya, tapi kalau sebelum (tanggal 21) itu mungkin. Kalau ditanya soal tanggal ya sebelum tanggal 21,” jelasnya.

“Kurang lebih (bisa tanggal 14) tapi kita lihat perkembangannya kalau dari pimpinan DPR diturunkan lebih cepat ya kita bisa buat lebih cepat. Intinya adalah sebelum tgl 21 ini sudah harus selesai di DPR dan dibawa ke Paripurna,” imbuhnya.

Ditunjuknya Jenderal Agus sebagai Calon Panglima TNI telah menimbulkan keraguan terkait netralitas jelang Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut karena karier Jenderal Agus Subiyanto mulai menonjol setelah dipercayakan menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011, ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Dalam menanggapi hal ini, Meutya menyatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena pemilihan calon panglima akan melalui proses yang melibatkan semua fraksi dengan pertimbangan yang matang.

“Kan nanti juga yang milih itu ramai-ramai di DPR, semua fraksi. Jadi Insyaallah tidak ada berpihak ke mana-mana, karena toh nantikan fit and propernya akan dilaksanakan oleh seluruh fraksi jadi kekhawatiran itu saya rasa tidak perlu terlalu, dan kurang beralasan karena nanti toh di sininya lewat fit and proper,” ungkapnya.

“Beda kalau misalnya tidak lewat fit and proper, kalau fit and proper kan berarti melalui semua fraksi di DPR,” sambungnya.

Selain itu, Meutya juga mengatakan nama calon Panglima TNI memang diajukan tunggal sesuai Undang-Undang (UU).

“Kalau calon tunggal, memang di UU-nya Presiden mengirimkan calon tunggal. Jadi memang betul kemarin calonnya tunggal, dan itu memang sudah sesuai dengan UU,” pungkasnya.*

Laporan Novia Suhari