Jokowi Ngaku Punya Data Komplet soal Kondisi-Arah Parpol, Diperoleh dari Intelijen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan negara mitra yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat, 14/7/2023 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan negara mitra yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat, 14/7/2023 | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memiliki informasi komplet tentang partai politik (parpol), termasuk arah parpol tersebut.

“Saya tahu, dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka (parpol) menuju ke mana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplet,” kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16/9/2023.

Bacaan Lainnya

Jokowi mengungkapkan, selalu menerima informasi tersebut dari intelijen yang berada di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri hingga TNI.

“Dari intelijen saya ada, BIN, dari intelijen di Polri saya ada, dari intelijen TNI saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei semua ada dan itu hanya miliknya presiden,” beber Jokowi.

Dalam acara tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa kepemimpinan di masa depan sangat krusial dan akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu mencapai status negara maju atau tetap terperangkap dalam status negara berkembang.

Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan Presiden-Wakil Presiden selanjutnya, yaitu pada Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034, akan sangat menentukan arah kemajuan Indonesia.

“Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita,” kata dia.

Saat ini, menurut Jokowi, Indonesia memiliki peluang untuk naik status menjadi negara maju dari negara berkembang karena memanfaatkan bonus demografi dan menerapkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Jokowi memberikan contoh salah satu kebijakan hilirisasi, yaitu menghentikan ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah, yang telah memberikan penerimaan negara yang signifikan.

“Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,” kata Jokowi.*