Melihat Arah Suara NU yang Jadi Primadona di Pilpres 2024

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. | ist

FORUM KEADILAN – Suara massa Nahdlatul Ulama (NU) menjadi primadona partai politik di Pilpres 2024. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Moh Mukri mengaku tidak heran.

Meski begitu, Prof Mukri menegaskan jika PBNU tidak ikut campur mengenai penentuan suara untuk capres-cawapres.

Bacaan Lainnya

“Ya kan jadi primadona dong namanya kalau jadi rebutan, kan NU itu berulangkali sebagai mana disampaikan oleh Ketum PBNU Gus Yahya Bahwa dalam hal penentuan capres-cawapres dan sebagainya kan ranahnya itu individu bukan ranah NU, karena NU tidak mengajukan capres dan cawapres,” katanya kepada Forum Keadilan, Senin, 4/9/2023.

Menurut Prof Mukri, deklarasi Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu sah-sah saja.

“Bahwa Muhaimin itu ketua PKB dan dia juga orang NU, kan semua orang juga tahu, tapi NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan itu kan membuka ruang yang sama kepada semua calon itu dan diserahkan kepada warga NU sendiri, monggo,” ujarnya.

“Seperti berbagai hasil survei mengatakan warga NU jumlahnya dari umat Islam di Indonesia 89 persen, itu 59,2 persen kalau tidak salah mengaku NU. Nah ternyata berdasarkan survei ya itu kan tersebar warga NU pilihan politiknya atau pilihan kalau hari ini di selenggarakan Pilpres itu kan suaranya menyebar tidak hanya di satu titik, di satu figur atau satu partai,” ucapnya.

Oleh karena itu, Prof Mukri menjelaskan, jika PBNU secara utuh menyerahkan pemilihan suara warga NU kepada masing-masing individu.

“Nah oleh karena itu, saya juga menyampaikan sikap Nahdliyin itu silahkan saja menentukan pilihannya nanti. Seperti kalau saat ini suara NU jadi rebutan, ya berarti NU menjadi primadona, soal pemilihan ya monggo, begitu sikap PBNU,” jelasnya.

“Diserahkan kembali kepada masing-masing, tidak ada arahan, warga NU juga tidak bodoh (politik) jadi akan menentukan pilihannya siapa figur yang sekiranya bisa membawa kebaikan bangsa dan negara, karena politik NU adalah politik kebangsaan maka diserahkan sepenuhnya kepada warga NU, jadi Nahdliyin silahkan mau pilih siapa, tidak ada wajib harus milih siapa itu tidak ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prof Mukri menekankan, jika suara NU menolak pada figur yang memainkan politik identitas, seperti mempunyai background ulama.

“Tidak ada, justru menolak identitas. NU menekankan bahwa Indonesia inikan Bhineka Tunggal Ika, siapa pun pemimpin negaranya nanti, jadi presiden dan wakil presiden adalah figur yang bisa merawat dan membangun peradaban, khususnya bagaimana bisa terselenggarakan kebaikan-kebaikan dan bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk umat-umat agama lainnya,” tegasnya.

Tidak selalu berpatokan pada background yang berkaitan dengan ulama, suara NU juga masih melihat figur pemimpin dari kinerja dan kepemimpinannya.

“Oh iya, ini seperti orang-orang yang ingin menjadi capres-cawapres itu kan bukan karena dukungan PBNU tapikan karena kiprahnya, prestasinya, kinerja selama ini. Bukan karena mereka NU, bukan seperti itu, itu masalah kepentingan pribadi. Jika sosok tersebut warga NU, ya sudah gitu kan, karena warga NU yang terjun ke politik kan banyak ada Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Khofifah, Gus Yaqut, banyak lah. Jadi silahkan siapa yang terbaik bagi warga Nahdliyin pilihlah mereka, jangan tidak milih,” tutur Prof Mukri.

Sedangkan alasan mengapa suara NU selalu menjadi rebutan jelang pemilu, Prof Mukri mengatakan karena jumlah warga NU sangat besar.

“Ya karena warga NU ini kan adalah warga yang mempunyai kesadaran politik juga, dan jumlahnya sangat besar. Katakan kalau warga NU saat ini 89 dari sekian persen penduduk Indonesia saja sudah berapa, dan 59 persennya itu mengaku warga NU. Jadi ya silahkan jualan yang baik-baik, namanya juga menghadapi primadona, jangan sampai salah, tidak bisa (menggaet) jangan berharap mendapatkan dukungan dari warga NU,” pungkasnya.

“Menariknya NU ini jumlahnya sangat besar, daerah tertentu juga basis NU, seperti Jatim, Jateng, Jogja, Jabar, Banten, Lampung, NTB, banyak wilayah yang mayoritas muslim itu Islamnya adalah NU, sunnah wal jamaah, jadi wajar jadi rebutan. NU juga mempersilahkan siapa yang bisa mendekati dan paling menarik warga NU ya tentu menjadi pilihannya. Tapi NU, tidak mengarahkan Ini loh pilih yang ini, tidak,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai dugaan politik identitas yang digunakan oleh Anies Baswedan. Prof Mukri memberikan pendapat yang berbeda.

“Anies kan menyatakan dia akan menghargai Bhineka Tunggal Ika, ini soal Anies ya. Tapi kalau dia ngomong agama atau sholawatan bareng- bareng itu bukan (politik identitas), tapi kalau menarasikan harus Islam, harus ini, itu, ya baru. Tapi kalau Anies Baswedan itu nyatanya keturunan Arab, Yaman. Itu kan sudah takdir dia, tapi kan kita lihat apakah nanti dia jualan politik identitas ya monggo dilihat apa bener, bisa saja yang bersangkutan ngomong nggak, tapi orang yang tidak suka ini bilang jualan politik identitas,” ungkapnya.

“Jadi kita lihat, itukan baru deklarasi, perjalanan berikutnya, konsepnya seperti apa sih, dan yang ditawarkan itu apa, ada perubahan itu kita lihat seperti apa,” tandasnya.*

Laporan Novia Suhari