FORUM KEADILAN – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan masalah perundungan yang terjadi di dunia kedokteran. Termasuk di rumah sakit (RS) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Ia mengungkapkan bahwa kasus ini bermula usai viralnya video di media sosial yang membahas pelayanan dokter di RSUP Adam Malik sangat buruk.
Setelah diselidiki, dokter yang memberikan pelayanan buruk itu ternyata mengaku stres lantaran mendapatkan perlakuan buruk dari tempatnya bekerja.
“Ada dokter yang memberikan layanan sangat buruk dan kasar kepada pasien. Sesudah kita cek, ternyata yang bersangkutan adalah peserta didik dokter spesialis yang kemudian stres karena memang mendapatkan perlakuan dan juga jam kerja yang sangat jauh di luar norma,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, 17/8/2023.
Usai kejadian tersebut, ia meminta pihaknya mengeluarkan Instruksi Menteri untuk melaporkan kejadian perundungan yang terjadi.
Tidak hanya terjadi di RSUP Adam Malik, pihak Kemenkes yang melakukan diskusi dengan banyak peserta pendidikan spesialis nyatanya juga mengalami hal yang sama.
Bahkan jumlahnya hampir mendekati 100 persen.
Itulah yang membuatnya mengeluarkan Instruksi Menteri. Begitu ada pengaduan, Budi menyebut pihaknya akan langsung mencari buktinya.
Sebagai Menkes, Budi pun mengaku terkejut karena banyak bukti terkait tindakan perundungan.
Mulai dari kata-kata kasar hingga ada buku panduan khusus dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan para peserta PPDS.
“Kata-kata yang sangat kasar, ngomong mengenai binatang ke anak-anak. Ada kata-kata yang sangat rasialis. Malah juga ada buku panduan yang harus diikuti, apa yang di situ menurut kami tidak pantas dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan,” sambungnya.
Bahkan Menkes menyebut, dalam buku panduan yang diberikan pada peserta PPDS, ada pula keharusan untuk membeli dan menyewa banyak hal.
“Apalagi di buku panduan itu mencantumkan harus beli ini, harus sewakan ini. Sehingga keluar uang dan sudah kita cek, bisa puluhan juta per bulan atau ratusan juta per tahun,” imbuhnya.
Budi blak-blakan menyebut ini bahaya, apalagi ada yang terjadi di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes.
“Saya tidak mungkin bisa membiarkan rumah sakit yang dimiliki Kementerian Kesehatan terjadi praktik-praktik yang tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia,” tutupnya.*
