Pakar Sarankan KPK Limpahkan Kasus Eko Darmanto Ke Kejaksaan Agung

Eko Darmanto
Eko Darmanto | ist

FORUM KEADILAN – Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho menyarankan penyelidikan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang saat ini ditangani KPK dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari koordinasi supervisi.

“Supaya tidak semua bertumpu ke KPK,” kata Hibnu kepada Forum Keadilan, Jumat 4/6/2023.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikannya merespons dinamika penyelidikan Eko Darmanto yang terkesan begitu lamban, berbanding terbalik dengan dua rekannya, Rafael Trisambodo dan Andhi Pramono yang kini telah menyandang status tersangka.

Menurut Hibnu, apabila pemeriksaan suatu perkara di KPK berjalan lambat, KPK boleh saja melimpahkannya ke Kejaksaan sebagai bentuk sinergitas. Terlebih, Kejaksaan punya lebih banyak sumber daya manausia (SDM).

Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir punya pandangan sedikit berbeda. Menurutnya, perbedaan proses antara Eko Darmanto, Rafael Alun, dan Andhi Pramono memang patut dipertanyakan.

Mudzakkir menjelaskan, tiga terduga dalam kasus gratifikasi dan TPPU itu diproses karena tidak wajarnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka. Tetapi, masing-masing dari mereka punya tentunya memiliki background kejahatan berbeda, yang harus dibuktikan.

“Jadi kalau yang disasar TPPU, harus ada tindak pidana asal. Mungkin masing-masing punya gratifikasi atau mungkin juga tidak. Artinya yang gratifikasi mungkin mudah dibuktikan, yang non gratifikasi mungkin tidak atau suap atau yang lain,” jelasnya kepada Forum Keadilan.

Dalam kasus Eko, menurut Mudzakkir, kesulitan yang dialami KPK dalam menangani perkaranya mungkin karena belum ditemukan adanya kejahatan, sehingga sulit untuk bisa dinaikkan menjadi penyidikan dan tersangka.

Kata Mudzakkir, KPK menelusuri perkara berdasarkan pada produk, dalam kasus Eko berupa harta kekayaan.

“Nah kalau produk itu harta kekayaan yang dimiliki pejabat yang bersangkutan harus ditelusuri dari mana harta kekayaan itu kalau dari mana harta kekayaan itu berarti harus berlaku mundur, istilah bahasanya induksi. Mengenai teknik induksi itu kesulitannya satu bahwa bagaimana menarik kembali sedangkan harta kekayaan kadang-kadang sesuatu yang semula dianggap tidak sah itu bisa menjadi sah pada proses akhirnya, kadang-kadang agak sulit untuk masuk dari situ. Atas dasar itu lah maka menurut saya tingkat kesulitan masing-masing pelaku berbeda-beda,” kata dia.

Mudzakkir menyarankan untuk menunggu hasil dari KPK, namun tetap harus diawasi. Sebab, kata dia, bisa dipahami jika yang menjadi alasan penanganan Eko lebih lama dari Rafael dan Andhi Pramono karena proses pembuktian yang agak sulit.

“Tetapi kalau lama disebabkan karena ada penyalahgunaan wewenang, sebut saja ada terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, ya masyarakat harus mengontrol kenapa itu lama dan kalau lama itu ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan sebaiknya harus diproses juga yang melakukan penyelewengan itu,” ujarnya.

“Kalau KPK nggak jujur dalam proses penyelesain itu karena yang satu cepat, yang satu lamban dan itu ada indikasi yang sama bahwa model perolehan harta kekayaannya itu mereka bertiga itu mirip-mirip sama tapi yang dua beres yang satu tidak, ini yang patut kita pertanyakan dan yang kedua adalah KPK wajib menjawab kenapa ada tingkat kecurigaan seperti itu,” ujarnya lagi.

Dijelaskan Mudzakkir, proses tindak pidana itu bersifat objektif. Artinya, bisa dipertanggungjawabkan secara objektif atau ketika memberi argumen harus ada bukti-bukti lengkap serta utuh.

“Meskipun misal ada sebagian yang dirahasiakan, kita tunggu saja proses itu, agar supaya mereka (KPK) bertanggung jawab terhadap fakta hukum yang diajukan kepada semuanya itu,” tandasnya.

Sebelumnya, penyelidikan harta kekayaan janggal Eko Darmanto di KPK masih belum menemui titik terang. Sejak dinyatakan masuk ranah penyelidikan pada Mei 2023, belum ada pernyataan resmi KPK ihwal perkembangan kasus tersebut.

“Sejauh ini masih pada proses penyelidikan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada Forum Keadilan, Kamis 20/7.

Ini kali ketiga Ali Fikri memberikan jawaban yang sama kepada Forum Keadilan.

Bahkan Ali selalu menolak merespons terkait pemeriksaan saksi atau pemanggilan ulang Eko Darmanto dalam rangka pemeriksaan.

Terbaru, saat ditanyakan ulang ihwal perkembangan kasus Eko pada Jumat, 5/8, Ali belum mau merespons pesan maupun telpon dari Forum Keadilan.*(Tim FORUM KEADILAN)