FORUM KEADILAN – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno putusan mengenai gugatan sistem pemilu hari ini, Kamis, 15/6/2023 pukul 10.00 WIB.
Sidang pleno putusan pemilu ini akan menentukan apakah tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup, atau ada alternatif lain.
Berikut kronologinya.
14 November 2022
Sebanyak enam orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu tentang sistem proporsional terbuka.
Pasal yang digugat yaitu Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu.
Mereka berharap MK mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup.
Adapun enam orang tersebut, yaitu:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)
Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.
23 November 2022
MK menggelar sidang perdana dengan jadwal pemeriksaan pendahuluan I.
7 Desember 2022
MK menggelar sidang ke-2 dengan jadwal pemeriksaan pendahuluan II.
20 Desember 2022
MK menggelar sidang ke-3 dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU.
17 Januari 2023
MK menggelar sidang ke-4 dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU.
26 Januari 2023
MK menggelar sidang ke-5 dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU.
9 Februari 2023
MK menggelar sidang ke-6 dengan agenda keterangan KPU, Pihak Terkait M. Fathurrahman dkk, Pihak Terkait Sarlotha Febiola dkk, Pihak Terkait Asnawi dkk.
16 Februari 2023
MK menggelar sidang ke-7 dengan agenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, Pihak Terkait Wibi Andrino
23 Februari 2023
MK menggelar sidang ke-8 dengan agenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana, dan Pihak Terkait Muhammad Sholeh.
8 Maret 2023
MK menggelar sidang ke-9 dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait DPP PBB, dan Pihak Terkait Derek Loupatty dkk.
6 Maret 2023
MK menggelar sidang ke-10 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak Terkait Perludem dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon.
29 Maret 2023
MK menggelar sidang ke-11 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon.
5 April 2023
MK menggelar sidang ke-12 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon.
12 April 2023
MK menggelar sidang ke-13 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon.
9 Mei 2023
MK menggelar sidang ke-14 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Perludem.
15 Mei 2023
MK menggelar sidang ke-15 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Derek.
23 Mei 2023
MK menggelar sidang ke-16 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Garuda dan NasDem.
29 Mei 2023
Kesimpulan oleh Partai Demokrat dll.
15 Juni 2023.
Pembacaan putusan.*
