Viral Syarat Tidur dengan Atasan Demi Perpanjang Kontrak, Ridwan Kamil: Itu Kriminalitas

Ridwan Kamil
Ridwan Kamil | Jabarprov

FORUM KEADILAN – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat suara terkait dengan kasus karyawati yang tidur dengan bos demi syarat perpanjangan kontrak.

Disebutkan bahwa kejadian ini terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Bacaan Lainnya

Ridwan Kamil pun mengutuk keras adanya oknum yang memanfaatkan kewenangannya dengan melakukan pelecehan seksual.

Ridwan Kamil menyebut hal tersebut sudah masuk ke ranah kriminal.

“Komen pertama itu tidak boleh terjadi, itu kriminalitas ya. Jadi menggunakan pelecehan seksual untuk syarat perpanjangan kontrak itu saya kutuk habis,” ungkapnya pada Selasa, 9/5/2023.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyebut hal ini harus segera dihentikan.

Karena itulah ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menginvestigasi dan menelusuri kemungkinan kasus serupa terjadi di tempat lainnya.

“Disnaketrans Jabar sudah melakukan penelitian investigasi dan kalau sudah ke kriminal kita lapor ke kepolisian dan tidak boleh berulang lagi karena indikasinya bukan di satu perusahaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan penelusuran terhadap isu viral tentang oknum perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengharuskan karyawan perempuan tidur dengan atasan agar kontrak kerja diperpanjang.

Dalam melakukan penelusuran, Kemnaker bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (Disnaker) daerah Bekasi.

“Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut,” kata Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Yuli Adiratna saat dihubungi Forum Keadilan, Jumat, 5/5/2023.

“Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan menelusuri kebenaran peristiwa tersebut dan terjadi di perusahaan apa serta siapa pelakunya,” sambungnya.

Menurut Yuli, penelusuran dilakukan oleh Kemnaker mulai hari ini, Jumat, 5/5.

“Tim Pengawas Ketenagakerjaan hari ini melakukan pemeriksaan bersama dengan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat (UPTD Wasnaker Karawang),” ujarnya.

Jika kasus viral ini benar, Kemnaker akan mengambil tindakan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Saat ini kita sudah memiliki UU 12/2022 tentang TPKS yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan,” tegasnya.

Sebab, kata Yuli, syarat menginap dengan atasan demi perpanjang kontrak itu jelas merupakan bagian dari tindakan pelecehan seksual.

“Ini jelas bagian dari tindakan kekerasan pelecehan seksual jika benar terjadi, tindakan hukum harus dilakukan,” ujarnya.