Buntut Aduan PKR, KPU dan Bawaslu Bantah Adanya Pelanggaran Kode Etik

Suasana sidang dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu
PKR adukan KPU dan Bawaslu terkait Kode Etik Pemilu | Forum/Merinda Faradianti

FORUM KEADILAN – KPU dan Bawaslu RI diadukan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) pada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik.

Kuasa Hukum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) R Indra Priangkasa membacakan aduan di depan hakim DKPP. Ia mengatakan, teradu I – VII diduga tidak profesional dan tidak berkepastian hukum terhadap PKR saat melakukan pendaftaran.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, Indra menganggap gangguan yang terjadi pada sipol atau platform berbasis web yang digunakan untuk memasukkan data parpol membuat PKR gagal menjadi salah satu calon peserta Pemilu 2024.

Sidang yang dilaksanakan di kantor DKPP, Senin 13/2/2021 Anggota KPU RI sebagai teradu  I – VII Betty Epsilon Idroos mengatakan KPU tidak hanya menggunakan sipol sebagai alat pendaftaran.

“Kita tidak hanya memberlakukan sipol sebagai satu-satunya alat. Kami memberikan cara lain untuk memberikan jalur lain pada pihak yang tidak bisa melalui sipol,” katanya.

Katanya, selain sipol KPU juga memfasilitasi peserta lain untuk dapat melengkapi persyaratan.

Betty menegaskan jika PKR gagal menjadi salah satu calon peserta Pemilu 2024 bukan karena gangguan pada sipol.

“Di KPU ada tenda khusus untuk pemeriksaan data secara manual. Tidak hanya PKR yang memberikan data manual. Sekali lagi kami katakan sipol tidak satu-satunya alat,” tegasnya.

Pada saat persidangan, Betty sebagai pihak teradu bertanya apakah PKR mengerti dengan persyaratan yang lengkap dan tidak. Karena jika ada salah satu parpol tidak memenuhi jumlah anggota  yang telah ditetapkan maka tidak memenuhi syarat.

“Saat sidang administrasi sebagian besar informasi sudah pernah kita berikan saat sidang Bawaslu,” paparnya.

Selain itu, Anggota Bawaslu RI sebagai teradu VIII – XII Totok Hariyono juga menerangkan bahwa penggunaan sipol agar dapat memberikan pelayanan politik supaya lebih mudah menyerahkan bahan dan dokumen.

“Saat masa pendaftaran tidak menyerahkan dokumen secara lengkap maka dokumen dikembalikan dan diberikan tanda terima pengembalian. Kami memberikan kesempatan penyerahan dokumen secara fisik. Jadi apa yang disampaikan pihak pengadu jangan keluar dari fakta,” tegasnya.(*)

 

Laporan Merinda Faradianti