Istana Tepis Pembentukan Tim Reformasi Polri untuk Ganti Kapolri
FORUM KEADILAN – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menepis bahwa rencana pemerintah membentuk tim reformasi Polri bukan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Enggak dong, enggak ada,” ujar Juri usai menghadiri rapat di Komisi XIII DPR, Senin, 15/9/2025.
Juri pun enggan mengungkapkan komposisi maupun anggota tim itu. Ia meminta agar publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai teknis tim tersebut.
“Ya pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh Presiden, teknisnya ya,” katanya.
Menurutnya, rencana pembentukan tim reformasi Polri tidak tepat disebut inisiasi Presiden.
Dikarenakan, apa yang sudah disampaikan oleh Pesiden, lebih tepat disebut sebagai kebijakan dan sisanya Presiden akan menyampaikan secara langsung.
“Ya bukan inisiasi, ya Presiden itu kan membuat kebijakan. Kalau Presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa ya kita tunggu,” tuturnya.
Wacana Tim Reformasi Polri sebelumnya juga disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) setalah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 12/9/2025.
Anggota GNB Pendeta Gomar Gultom mengatakan aspirasi mengenai reformasi Polri juga telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Prabowo.
“Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisioner Kompolnas M Choirul Anam menekankan terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mereformasi kepolisian yaitu instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), hingga pengawasan.
Anam menyebutkan reformasi Polri tidak dimulai dari nol, dikarenakan sudah ada tiga instrumen indikator tersebut.
“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu yang mungkin bisa jadi semacam roadmap (peta jalan) penguatan kepolisian untuk memastikan polisi profesional dan humanis yang tetap memegang prinsip HAM,” katanya, Minggu, 14/9/2025.*
