Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Viral Sebut Tuntutan 17+8 Suara Sebagian Kecil Rakyat

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik usai menyebut tuntutan 17+8 adalah suara sebagian kecil rakyat.

Purbaya pun memberikan penjelasan soal ucapannya tersebut.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9/9/2025.

Kemudian, ia meminta maaf atas ucapannya dan berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya melalui memperbanyak lapangan kerja.

“Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” tuturnya.

Ia mengaku kaget pernyataannya viral dan menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi pembelajaran.

“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar aja atau itu yang susah aja’. Nggak,” sambungnya.

“Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukan sebagai representasi keseluruhan masyarakat.

Menurut Purbaya, aspirasi itu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8/9/2025.

Purbaya mengaku optimis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Ia pun berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Walaupun demikian, Purbaya menekankan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dimaklumatkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak dapat tercapai dengan sekejap.

“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” sambungnya.

Sebagai informasi, gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul seusai demonstrasi di berbagai daerah pada Agustus 2025.

Protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan dalam merespons kritik publik menjadi pemicu gerakan tersebut.

Tuntutan itu diberi tenggat hingga 5 September 2025 dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati.”

Berikut beberapa poin penting di dalamnya terkait sektor ekonomi:

1. Pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online (ojol).

2. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.

3. Melindungi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.

4. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.*