El Nino Baru Sampai Puncak Desember 2026, Legislator Minta Pemerintah Jangan Ragu Terima Bantuan ASEAN

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi yang semakin parah. Namun, fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai puncaknya pada Desember 2026, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kebakaran yang terjadi saat ini.

Menurutnya, jika kebakaran terus berlangsung hingga memasuki puncak El Nino, dampak yang ditimbulkan berpotensi semakin besar, termasuk peningkatan emisi karbon yang dapat memengaruhi anomali cuaca.

“Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu Desember. Masih lama, bahkan kalau misalkan kebakaran (semakin) jadi, Karbon yang dikeluarkan itu semakin banyak, akhirnya memengaruhi anomali cuaca,” katanya, di KomplekS Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14/10/2026.

Oleh sebab itu ia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi apabila intensitas panas meningkat menjelang akhir tahun. Daniel bahkan mengingatkan bahwa dampak El Nino berpotensi berlanjut hingga Maret 2027 apabila kondisi cuaca dan kebakaran tidak segera tertangani.

“Puncaknya (Desember) itu berarti El Nino panasnya semakin tinggi loh, bukannya semakin rendah, gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke terbakar? Jadi, jangan ragu segera tetapkan bencana nasional,” tegasnya.

Daniel juga meminta agar pemerintah tidak sungkan menerima bantuan internasional, khususnya melalui solidaritas negara-negara ASEAN untuk menangani karhutla di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah justru perlu mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan dari negara-negara tetangga.

Ia menegaskan, bantuan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam mengatasi persoalan lingkungan lintas negara. Apalagi, keberadaan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi perkebunan yang turut berkontribusi terhadap persoalan karhutla memiliki keterkaitan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga kedua negara itu juga perlu dilibatkan dalam upaya penanganan kebakaran.

“Mereka ikut bertanggung jawab untuk mengatasi. Ya, ini menjadi persoalan kemanusiaan, bahkan bisa menjadi kejahatan ekologi, kejahatan lingkungan,” tegasnya.

Akan tetapi, Daniel mengaku tidak memahami alasan pemerintah masih enggan menerima bantuan internasional dari negara-negara ASEAN untuk menangani persoalan Karhutla.

“Ya, saya enggak paham, kenapa? (Padahal) Enggak ada yang salah dengan itu,” pungkasnya.*