Menteri LH Jumhur Soal Tawaran Bantuan dari Negara lain Atasi Karhutla: Kita Kurasi

FORUM KEADILAN – Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengkurasi tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas,” ungkap Jumhur di Jakarta, Selasa, 13/10/2026.

Jumhur menjelaskan bahwa pemerintah harus melihat terlebih dahulu bantuan apa yang ditawarkan oleh negara lain. Ia menyebut bahwa secara khusus bantuan pengerahan 50 petugas yang ditawarkan suatu negara.

“Karena ada yang mengatakan memberi bantuan sampai 50 orang, ya kita udah puluhan ribu mengerahkan, tapi kita terima kasih ada keinginan membantu,” tuturnya.

Jumhur juga mengatakan adanya tawaran bantuan dalam bentuk water bombing. Tetapi, ia menyatakan operasi water bombing sudah dikerahkan secara mandiri oleh Indonesia.

“Kalau misalnya membantu apa, bantu water bombing, ya sekarang kita sudah berapa banyak mengerahkan itu juga gitu,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya sejumlah negara sudah menawarkan bantuan ke Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia yang juga terdampak asap karhutla, yaitu Malaysia.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi pun menyatakan pihaknya sudah menawarkan bantuan untuk mengatasi karhutla Sumatera dan Kalimantan melalui sejumlah jalur diplomatik.

Hal ini pun disampaikan dalam konferensi pers setelah meluncurkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional di Pusat Konvensi Ipoh, pada Minggu, 11/10/2026.

Zahid mengungkapkan sudah menawarkan bantuan ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait di Indonesia.

Bantuan yang ditawarkan Malaysia yang dilaporkan seperti satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, hingga 52 petugas dan personel. Tetapi, tawaran itu hingga saat ini masih menunggu respons pemerintah Indonesia.

“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik,” tandas Zahid. *