Forum ASN Non-Hakim Ancam Mogok Nasional, Tuntut Kenaikan Gaji

FORUM KEADILAN – Forum Solidaritas ASN Non-Hakim Seluruh Indonesia mengancam akan menggelar aksi mogok nasional pada 21 Oktober 2026. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) non-hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI hingga Gedung MA apabila tuntutan mereka tidak direspons.

Perwakilan Forum Solidaritas ASN Non-Hakim yang juga juru sita pada Pengadilan Negeri Jogja Domingos Doutel mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai, mulai dari mengirimkan surat kepada pimpinan MA hingga bersurat ke DPR.

“Kami sudah bertekad untuk melakukan aksi mogok nasional, bahkan sebagian perwakilan akan melakukan demo di depan Gedung DPR RI sama depan Kantor Mahkamah Agung RI,” kata Dom saat ditemui Forum Keadilan di Jakarta, Jumat, 9/10/2026.

Dom menjelaskan bahwa Forum ASN Non-Hakim terdiri dari ribuan pegawai sipil, baik kepaniteraan hingga kesekretariatan pada lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Ia mengaku organisasi ini berbeda dari Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI).

“Ya, kita pastikan bahwa kurang lebih itu ada seribu lebih. Tapi sebagian itu karena takut, mereka mundur. Mereka mendukung dari belakang,” ucapnya.

Sampai saat ini, pihaknya masih berupaya untuk bertemu dengan pimpinan MA. Namun, kata dia, hal itu belum membuahkan hasil. Ia lantas melakukan berbagai upaya lain sepertia menyurati Komisi III DPR RI dan Istana untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Menurutnya, forum tersebut juga telah melakukan pertemuan dengan perwakilan KemenPANRB dan Kementerian Keuangan untuk membahas tuntutan kesejahteraan ASN non-hakim. Ia mengklaim, pembahasan mengenai anggaran telah dilakukan dan kini tinggal menunggu kepastian payung hukum.

Meski demikian, Dom menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapat kepastian. Ia menyebut, aksi tersebut direncanakan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Pihaknya berharap pimpinan MA dapat merespons tuntutan mereka sebelum aksi dilakukan.

“Dalam waktu dekat, tanggal 21 Oktober ini. Makanya kami datang itu berkoordinasi sebagai warga negara. Kalau sampai kami turun kan malu pimpinan kami,” ucapnya.

Soroti Ketimpangan Kesejahteraan

Adapun sebelumnya, penghasilan para hakim naik hingga 280 persen hingga turut menyiapkan rumah hunian bagi para hakim di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa hal ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan mencegah upaya korupsi.

Dom menjelaskan bahwa gerakan ini bermula dari pimpinan MA yang tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan pada pegawai di lingkungan pengadilan. Menurutnya, selama ini MA justru memfokuskan kesejahteraan para hakim.

Meski begitu, dirinya tidak mempersoalkan peningkatan kesejahteraan hakim. Menurutnya, ASN non-hakim juga merupakan bagian dari institusi MA yang bekerja untuk mendukung penegakan keadilan. Sehingga, kata dia, kesejahteraan pegawa harus juga menjadi perhatian pemerintah dan MA.

Ia juga mengaku kecewa karena menilai belum ada perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan ASN non-hakim, sementara kesejahteraan hakim telah lebih dahulu menjadi perhatian.

“Oh, sangat kecewa! Ya tuntutannya kita kepengen kalau hakim-hakim itu kesejahteraan diperhatikan, kita juga sebagai bagian daripada apa namanya, institusi Mahkamah Agung, yang sama-sama bekerja untuk keadilan, ya kita juga minta diperhatikan. Jangan dianak-tirikan,” pungkasnya.*