Komisi IX Dorong Redesain MBG, Charles Honoris Usul Kembali ke Dapur Sekolah

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesain atau evaluasi total terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul masih terjadinya kasus keracunan yang menimpa siswa sekolah di sejumlah daerah.

“Kita sudah melihat dalam satu setengah tahun terakhir atau bahkan hampir dua tahun ini ya, kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota, 33 provinsi,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14/9/2026.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu menilai, pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh sistem penyelenggaraan program tersebut.

“Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG. Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total,” ujarnya.

Charles menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut desain penyelenggaraan program MBG. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu berani melakukan perubahan terhadap sistem yang selama ini diterapkan.

“Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau mengubah desain dari penyelenggaraan program ini,” jelasnya.

Charles justru menyarankan untuk mengembalikan penyelenggaraan MBG ke lingkungan sekolah melalui konsep school-based kitchen. Melalui skema tersebut, makanan untuk para siswa dapat diproduksi melalui dapur atau kantin yang berada di masing-masing sekolah.

“Oleh karena itu kenapa saya dari awal mendorong kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah. Kita kembalikan ke school-based kitchen, diselenggarakan melalui dapur sekolah, kantin sekolah,” ungkapnya.

Charles menilai konsep tersebut dapat diterapkan bersamaan dengan rencana pemerintah melakukan renovasi terhadap ratusan ribu sekolah di Indonesia. Menurutnya, pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah dapat sekaligus mencakup penyediaan dapur maupun kantin yang memenuhi standar untuk pelaksanaan program MBG.

“Kalau alasannya sekolah itu tidak memiliki dapur, ya ketika melakukan renovasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, ya bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangun kantin atau dapur untuk bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa yang ada di sekolah,” ucapnya.

Charles juga mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap berbagai opsi untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Ia menilai, moratorium sementara juga dapat menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan apabila diperlukan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah, termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya.*