Komisi X DPR Kecewa Guru Kerap Disalahkan dalam Kasus Keracunan MBG

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kerap menyalahkan guru dalam kasus keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Lalu menegaskan, kesalahan dalam kasus keracunan MBG tidak semestinya dibebankan kepada guru maupun siswa. Menurutnya, pihak yang harus melakukan pembenahan adalah SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tentu kami kecewa sebenarnya, ketika yang dipersalahkan itu adalah guru, ketika yang dipersalahkan adalah siswa-siswi. Nah, tentu kami berharap jangan membalikkan kesalahan itu kepada pihak sekolah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14/9/2026.

Ia menilai, tata kelola pelaksanaan program MBG justru yang perlu terus diperbaiki. Sehingga kasus keracunan tidak kembali terjadi.

“Justru yang harus berbenah adalah SPPG, yang harus berbenah adalah BGN. Saya bersama teman-teman di Komisi X yakin dengan kepemimpinan BGN yang baru ini akan mengubah tata kelola awalnya, tetapi lagi-lagi ini masih terjadi,” ujarnya.

Terkait usulan evaluasi dan saran redesain pelaksanaan MBG yang disampaikan Komisi IX DPR RI, Lalu mengatakan, Komisi X DPR RI pada prinsipnya sepakat. Namun, ia meminta agar setiap usulan dikaji secara matang dan menghasilkan formula tata kelola MBG yang benar-benar efektif.

“Sepakat, tetapi tolong dikaji kembali usulan tersebut. Kemudian berikutnya adalah tata kelola yang baik, yang memang harus dicari formula yang terbaik, itulah yang harusnya akan dilaksanakan,” ucapnya.

Lalu juga meminta agar dapur MBG yang terbukti bermasalah dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan terhadap sumber persoalan dan tidak dengan mudah menyalahkan pihak sekolah maupun siswa.

“Bagi dapur-dapur yang bermasalah, ini tolong dievaluasi total. Jangan sampai menyalahkan guru, jangan sampai menyalahkan siswa-siswi,” tegasnya.

Politisi PKB itu juga mencontohkan kasus keracunan MBG yang terjadi di daerah pemilihannya, di Lombok Tengah. Lalu menyebut, pihak sekolah sempat disalahkan dengan alasan makanan terlambat dibagikan kepada siswa. Namun, setelah turun langsung ke lokasi dan meminta keterangan dari kepala sekolah serta para guru, ia menemukan bahwa makanan pada hari kejadian telah dibagikan sesuai dengan ketentuan.

“Kejadian di Lombok Tengah, khusus di dapil saya, itu malah dengan seenaknya menyalahkan guru yang mengatakan bahwa makanan terlambat dibagikan. Padahal saya sudah turun langsung ke sana, saya kumpulkan kepala sekolah, saya kumpulkan guru, hari itu makanan dibagikan sesuai,” ungkapnya.

Karena itu, Lalu menilai, penyebab persoalan tersebut bukan berasal dari keterlambatan pembagian makanan di sekolah, melainkan perlu ditelusuri dari dapur penyedia MBG atau SPPG.

“Artinya bahwa penyebabnya itu bukan karena makanan yang terlambat dibagikan, tetapi memang dari dapur itu sendiri,” pungkasnya.*