Kelangkaan BBM Sumatra, Pengamat Ungkap Kemungkinan Prioritas Pasokan ke Jawa Demi Industri

FORUM KEADILAN – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, dugaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih diprioritaskan ke Pulau Jawa di tengah kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra merupakan hal yang masuk akal dari perspektif ekonomi politik.

Kelangkaan BBM tak hanya terjadi di Sumatra, namun juga di daerah-daerah lain termasuk kalimantan dan Sulawesi. Hal ini diduga disebabkan oleh permainan harga BBM subsidi yang tidak diturunkan, justru sebaliknya menjual BBM (solar) yang diperuntukan bagi industri.

Meski demikian, ia menegaskan, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui data distribusi yang transparan.

“Dugaan tersebut bisa saja riil dan masuk akal. Namun, bisa juga ada elemen adu domba atau provokasi yang memunculkan kesan seolah-olah hak wilayah Sumatra dialihkan ke Jawa,” ujar Trubus kepada Forum Keadilan, Senin, 27/7/2026.

Menurut Trubus, jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, Pulau Jawa memang memiliki tingkat kebutuhan energi yang besar karena menjadi pusat industri nasional.

“Kalau dirunut secara ekonomi politik, kebutuhan di Jawa memang terus meningkat karena Jawa merupakan pusat industri manufaktur, padat karya, dan padat modal,” katanya.

Sementara itu, Trubus menilai, karakter ekonomi Sumatra berbeda karena lebih banyak ditopang oleh sektor perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet.

“Sementara di Sumatra sektor utamanya lebih dominan pada perkebunan, seperti sawit dan karet,” ucapnya.

Ia menduga, apabila terjadi keterbatasan pasokan, pemerintah bisa saja mengambil kebijakan prioritas distribusi ke wilayah yang dianggap memiliki dampak ekonomi lebih besar, terutama untuk menjaga aktivitas industri dan kepercayaan investor.

“Pemerintah kemungkinan memprioritaskan Jawa untuk menjaga kestabilan infrastruktur dan kepercayaan investor internasional (international trust). Karena pasokan Pertamina sendiri sepertinya mengalami kekurangan (shortage), mereka memfokuskan distribusi ke wilayah pusat industri seperti Jawa,” jelasnya.

Meski demikian, Trubus menegaskan, pemerintah dan Pertamina harus membuka data terkait alokasi serta realisasi distribusi BBM di setiap daerah. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk menjawab dugaan ketimpangan distribusi dan mencegah munculnya spekulasi di masyarakat.

“BBM adalah barang publik. Karena itu tata kelolanya harus transparan dan dapat diawasi oleh publik,” katanya.

Sebagai informasi, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan memicu antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat hingga distribusi barang. Pemerintah dan Pertamina sebelumnya menyatakan terus melakukan langkah penanganan untuk memastikan distribusi BBM kembali normal.*