GMNI Jakarta Desak Program Kopdes Merah Putih Dihentikan, Sebut Boros Anggaran dan Timbulkan Korban Jiwa

FORUM KEADILAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta mendesak pemerintah menghentikan total program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurut mereka, program tersebut dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi manajemen, tetapi juga membebani anggaran negara dan memunculkan dugaan pelanggaran kemanusiaan.

Ketua DPD GMNI Jakarta Deodatus Sunda Se atau Dendy mengatakan penghentian program perlu dilakukan untuk mencegah pemborosan anggaran sekaligus melindungi hak hidup masyarakat.

“Kami menuntut program Kopdes Merah Putih dihentikan total. Program ini dinilai telah memboroskan anggaran negara dan harus segera dievaluasi secara menyeluruh,” kata Dendy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27/6/2026.

Dendy menilai, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan membiayai program yang dinilai bermasalah.

“Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan kaum Marhaen, bukan dihambur-hamburkan untuk proyek pengadaan yang sarat korupsi dan pemborosan anggaran,” ujarnya.

Selain meminta penghentian program, GMNI Jakarta juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap penggunaan anggaran yang terkait dengan program Kopdes Merah Putih.

Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung menelusuri aliran anggaran, termasuk yang dikelola PT Agrinas Pangan.

Tak hanya itu, GMNI Jakarta juga meminta adanya penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan atas meninggalnya lima calon manajer yang disebut terjadi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pola militeristis.

Menurut Dendy, kasus tersebut menjadi gambaran adanya persoalan serius dalam pelaksanaan kebijakan pangan dan koperasi pemerintah. Ia menegaskan GMNI Jakarta akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.*