Menteri Israel Dorong Pembatalan Perjanjian Oslo dan Tolak Kehadiran Palestina di Masa Depan
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendorong pembatalan Perjanjian Oslo (Oslo Accords) dan menolak keras ide kehadiran negara Palestina di masa depan.
Perjanjian Oslo adalah perjanjian perdamaian interim antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menandai pengakuan awal antara Israel dan Palestina.
Perjanjian Oslo I disepakati ada 1993 dan Perjanjian Oslo II diteken pada 1995.
Kedua perjanjian ini didesain sebagai peta jalan transisi untuk mengarah kepada solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina masing-masing berdiri sebagai negara merdeka yang hidup berdampingan.
Dalam sebuah wawancara podcast pada Rabu, 3/6/2026, Smotrich menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menkeu yang mempunyai peran di Kementerian Pertahanan, Smotrich tengah memimpin misi untuk membunuh gagasan “mengerikan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori itu.”
Smotrich merujuk pada solusi dua negara yang selama ini disepakati komunitas internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai solusi penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
“Dan jika musuh berada di sana, maka truk-truk pickup akan dengan sangat cepat melaju menuju pusat-pusat populasi Negara Israel. Karena itu, dalam masa jabatan ini, melalui peran saya di Kementerian Pertahanan, saya memimpin misi untuk membunuh gagasan mengerikan itu, gagasan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori,” ucap Smotrich seperti dikutip Middle East Eye.
“Gagasan tentang mendirikan negara teror di jantung Tanah Israel. Dan masyarakat harus memahami ini: artinya adalah menciptakan Gaza dalam skala dua puluh kali lipat, kira-kira sebesar itu, lalu menempatkannya di wilayah yang secara geografis dan topografis mendominasi seluruh pusat populasi Negara Israel.”
Smotrich pun menjadi salah satu Menteri Israel yang menyerukan menolaknya pembetukan negara Palestina dan membenci muslim. Melalui kewenangannya, Israel pernah mengesahkan serangkaian RUU untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat.
Sebagai informasi, belum lama kantor Jaksa (OTP) Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dilaporkan sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh surat perintah penangkapan terhadap Smotrich.
Permohonan tersebut diajukan pada 2 April lalu atas tuduhan bahwa Smotrich melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan kepada warga Palestina di Tepi Barat, demikian menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Middle East Eye (MEE).
Dakwaan terhadap Smotrich mencakup pengusiran paksa warga Palestina, pemindahan penduduk Israel, hingga penganiayaan dan apartheid terhadap warga Palestina.
Bila disetujui oleh majelis pre-persidangan ICC, surat perintah penangkapan untuk Smotrich akan menjadi yang pertama dikeluarkan ICC untuk kejahatan apartheid.
Juru bicara OTP pun tidak membantah kepada MEE bahwa permohonan untuk penangkapan Smotrich sudah diajukan. *
