Soroti Rupiah Tembus Rp18 Ribu, Banggar DPR: Sudah Melewati Batas

FORUM KEADILAN – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut telah melewati batas psikologis dan turut berdampak terhadap kinerja pasar keuangan nasional.

Said mengungkapkan, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan fundamental ekonomi semata. Hingga saat ini, nilai tukar rupiah sudah berada pada posisi undervalue.

“Pelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis dan kemudian pasar keuangan kita, khususnya di bursa, sekarang indeks harga saham gabungan minus sekitar 3,04 persen,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4/6/2026.

Ia menyebut, nilai tukar rupiah idealnya tidak melewati level Rp17.600 per dolar AS. Karena itu, pemerintah diminta segera memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna meredam tekanan terhadap mata uang nasional.

“Nah, persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalue. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp17.600,” ujarnya.

Said berharap sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dapat dioptimalkan melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, forum tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

“Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal,” katanya.

Selain itu, Said juga meminta pemerintah membangun optimisme di kalangan pelaku usaha dan investor dengan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap pelemahan rupiah yang berkelanjutan.

Sebab, terdapat dua faktor utama yang menjadi perhatian investor. Pertama adalah kepastian hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi dunia usaha. Kedua adalah tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan konsisten.

“Yang pertama yang menjadi sorotan daripada investor, bagaimana sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum. Yang kedua, tata kelola kebijakan, setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin, transparan, akuntabel,” ucapnya.

Said menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah harus tetap berorientasi quick win yang telah dicanangkan Presiden.

“Jangan keluar dari quick win, karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita,” pungkasnya.*