Pengamat Soroti Gaya Politik Pramono: Aman untuk Panggung Nasional, Tapi Berisiko di Mata Warga Jakarta

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai, langkah politik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang cenderung moderat dan tidak konfrontatif dapat dibaca sebagai strategi untuk memperluas penerimaan politik di tingkat nasional.

Menurut Arifki, seorang politisi yang berupaya membangun citra positif umumnya memiliki kepentingan politik yang lebih besar daripada sekadar jabatan yang sedang diemban.

“Politisi ketika ingin menonjol atau membangun citra positif tentu memiliki kepentingan politik yang lebih tinggi. Bisa untuk posisi gubernur periode berikutnya atau bahkan untuk kontestasi yang lebih besar,” kata Arifki kepada Forum Keadilan, Sabtu, 30/5/2026.

Ia menilai, peluang Pramono untuk tampil dalam percaturan politik nasional patut diperhitungkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari sikap politik Pramono yang relatif tenang serta hubungannya yang terjaga dengan berbagai kalangan politik.

“Pramono termasuk figur yang relatif bisa diterima banyak kalangan. Dia tidak dikenal memiliki banyak musuh politik dan cenderung menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Arifki juga menyoroti sejumlah momen ketika Pramono dan Presiden Prabowo Subianto saling memberikan apresiasi di ruang publik. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa Pramono berusaha membangun komunikasi politik yang inklusif meski berasal dari partai yang berbeda.

Ia menilai, langkah-langkah semacam itu dapat membantu Pramono membangun citra sebagai figur yang tidak mengancam kekuatan politik lain, sehingga lebih mudah diterima dalam konfigurasi politik nasional.

“Dengan posisi seperti ini, Pramono bisa saja menjadi figur yang diperhitungkan untuk posisi cawapres karena tidak memiliki kepentingan untuk maju sebagai gubernur dua periode,” ujar Arifki.

Selain itu, Arifki menilai, Pramono mengambil pendekatan dengan melanjutkan sejumlah program yang telah dijalankan gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari era Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga Anies Baswedan.

Namun menurut dia, strategi tersebut juga memiliki konsekuensi berupa belum terlihatnya program yang benar-benar menjadi identitas khas kepemimpinan Pramono.

“Pertanyaannya, apa pembeda Pramono dengan gubernur-gubernur sebelumnya? Ini yang perlu dijawab ke depan,” katanya.

Arifki mencontohkan isu penanganan ikan sapu-sapu yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, isu tersebut lebih banyak memberikan keuntungan dari sisi pencitraan politik dibandingkan dampak strategis terhadap kebutuhan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Arifki pun mengingatkan bahwa masyarakat Jakarta memilih Pramono dengan harapan adanya terobosan dan arah baru dalam pembangunan ibu kota.

Oleh karena itu menurut dia, yang paling penting bukan sekadar popularitas atau manuver politik, melainkan sejauh mana kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

“Apakah ini menguntungkan bagi rakyat Jakarta? Itu yang harus dijawab. Masyarakat tentu berharap ada pembeda dan inovasi baru yang bisa ditunjukkan oleh Pramono selama memimpin Jakarta,” tuturnya.*