Purbaya Ungkap Alasan Gelontorkan Anggaran Insentif Mobil Listrik
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan alasan utama dirinya setuju untuk menggelontorkan anggaran insentif mobil listrik pada Juni 2026, usai sebelumnya enggan memberikan stimulus ke sektor industri itu.
Purbaya menjelaskan bahwa alasan utama berubahnya arah kebijakan insentifnya tersebut karena potensi konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berkepanjangan, bersamaan dengan terus meningginya harga minyak mentah dunia.
“Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang, dan pasti akan ditolak oleh Iran. Jadi kelihatannya okologi itu perangnya masih panjang,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa, 12/5/2026.
Jika tidak ada intervensi kebijakan yang mengubah pola konsumsi energi masyarakat dari yang selama ini dominan mengonsumsi BBM menjadi listrik, maka akan terus berpotensi memberikan dampak terhadap kenaikan harga di dalam negeri, menandingi tingginya harga energi fosil dunia.
“Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, kan?” katanya.
Di sisi lain, Bendahara negara itu menegaskan bahwa pasokan listrik di dalam negeri saat ini sangat melimpah, karena masih ada 30 persen kapasitas produksi yang tidak terpakai namun tetap harus dibayar biaya produksinya oleh negara.
“Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Kalau saya enggak salah ingat ya, tapi Anda bisa diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya,” jelasnya.
Purbaya mengaku, pada awalnya ia perkirakan konflik Iran-AS akan berakhir pada September 2026 mengingat adanya pemilihan umum sela di AS. Namun, dengan perkembangan negosiasi resolusi konflik yang tidak ada titik terang, ia menilai bisa saja konflik ini masih akan terus terjadi.
“Paling bagus September itu berakhir, karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus, jadi kita akan melihat terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu,” pungkasnya. *
