Legislator Bakal Gandeng Swasta Bangun Flyover-Underpass di Perlintasan Kereta Api

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko menyatakan akan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan flyover atau underpass sebagai solusi jangka panjang guna mencegah kecelakaan di perlintasan kereta api sekaligus menghapus praktik perlintasan ilegal yang selama ini dinilai membahayakan.

Menurut Sudjatmiko, mekanisme pengajuan pembangunan perlintasan sebidang saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2018, di mana seluruh usulan harus melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Namun ia menilai, perlu ada terobosan dengan melibatkan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih aman.

“Kalau alur permintaan perlintasan sebidang sesuai aturan memang harus diusulkan ke DJKA. Tapi kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan, kenapa tidak melibatkan pihak swasta,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30/4/2026.

Ia mencontohkan sejumlah proyek yang telah berhasil dibangun dengan keterlibatan swasta, seperti salah satu flyover di Bekasi, serta beberapa titik di Cikarang dan Tangerang, hingga kawasan Poris. Menurutnya, keterlibatan swasta tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pihak swasta itu sendiri.

“Banyak pihak swasta yang sudah membangun perlintasan tidak sebidang. Manfaatnya juga kembali ke mereka. Ini yang akan kita dorong agar lebih banyak swasta terlibat, dengan skema keuntungan yang bisa mereka ambil,” jelasnya.

Selain solusi jangka panjang, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya langkah cepat untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan yang sudah ada. Ia menyebutkan perlunya penjagaan penuh di titik-titik rawan oleh petugas bersertifikat.

“Solusi jangka pendeknya adalah penjagaan penuh di perlintasan rawan oleh penjaga yang memiliki sertifikat. Ini penting untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga mendorong peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang, seperti penambahan rambu dan sinyal peringatan, serta penegakan aturan terhadap pelanggaran yang kerap terjadi.

“Peningkatan rambu dan sinyal peringatan harus dilakukan, serta penertiban pelanggaran wajib ditegakkan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan percepatan pembangunan flyover untuk mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api. Hal ini diungkapkan usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Ia menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum memiliki penjagaan memadai, sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Secara garis besar kita melihat lintasan-lintasan kereta api ini masih banyak yang tidak terjaga. Ini akan segera kita atasi,” katanya, usai menjenguk korban di RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa, 28/4.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan pembangunan sejumlah flyover mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut. Ia pun menyatakan telah menyetujui usulan tersebut untuk segera direalisasikan melalui dukungan langsung pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa di wilayah Pulau Jawa sendiri terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang yang membutuhkan penanganan serius. Banyak di antaranya telah ada sejak era kolonial dan belum mengalami pembaruan signifikan.

“Sudah puluhan tahun persoalan ini belum diselesaikan. Sekarang saatnya kita tuntaskan,” ujarnya.

Pemerintah, kata Prabowo, akan menentukan skema penanganan terbaik, baik melalui pembangunan flyover maupun penyediaan pos penjagaan di titik-titik rawan. Ia juga memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai sekitar Rp4 triliun.

Langkah tersebut dinilai penting demi meningkatkan keselamatan masyarakat serta mendukung kelancaran transportasi kereta api yang semakin dibutuhkan sebagai moda transportasi massal di Indonesia.*