Respons Anies Soal Wacana Kemdiktisaintek akan Tutup Prodi Tidak Relevan

FORUM KEADILAN – Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014-2016, Anies Baswedan, memberikan respons menyoal wacana pemerintah menutup program studi yang tidak relevan dengan industri.

Ia mengatakan bahwa rencana itu mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan.

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil… https://t.co/oHCfWLpuNX

— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) April 25, 2026

“Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang,” ujar Anies dalam unggahannya di akun X pribadi, @aniesbaswedan, pada Sabtu, 25/4/2026.

Anies mengatakan bahwa ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Anies pun menganalogikan ilmu murni di Indonesia sebagai sebuah menara gading yang berdiri, tetapi tidak menyentuh langsung denyut kebutuhan industri.

Anies menilai ilmu murni tersebut akar dari kebanyakkan inovasi yang dimanfaatkan hari-hari ini.

“Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap ‘tidak berguna’, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan,” ujarnya.

Ia menyebut ilmu murni adalah fondasi yang dibangun oleh para pembelajar terdahulu. Bahkan penelitian yang dilakukan melalui ilmu murni tidak didasarkan pada permintaan pasar sebagaimana kebutuhan industri hari ini.

“Tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja,” tegasnya.

Anies menyatakan relevansi sebetulnya tidak selalu dapat diukur dalam horizon waktu yang pendek. Menurutnya, apa yang saat ini terlihat tidak relevan dengan industri, bukan tidak mungkin pada hari mendatang menjadi tulang punggung.

Anies mengaku khawatir dengan pendekatan yang dipakai negara dalam melahirkan para pemikir dari kampus dengan menutup program studi yang dianggap tidak lagi relevan menciptakan pragmatisme. Indonesia, lanjutnya, berisiko terjebak sebagai pengguna dengan dalih sebagai pencipta.

Ia berpandangan kebijakan publik yang kuat datang dari pemahaman dasar yang kokoh, seperti ilmu epidemiologi, ilmu lingkungan, dan ekonomi teoretis.

Anies mengatakan bahwa semua keilmuan tersebut berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap seolah-olah tidak praktis.

“Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan keterhubungan ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi dengan industri memang penting. Tetapi, ia menekankan bahwa perguruan tinggi tetap tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman.

Oleh karena demikian, agar dapat menjawab tantangan itu, solusinya bukan dengan menutup ilmu murni atau program studi yang tidak lagi relevan dengan industri. Menurut Anies, seharusnya pemerintah menjembatani dan menguatkan ekosistem alih-alih menutup.

Anies menilai tujuan pendidikan tinggi tak hanya mencetak pekerja bagi industri, tetapi pendidikan tinggi dibuat untuk menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

“Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya,” ujar Anies.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup berbagai program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23/4/2026.

Badri menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia meminta agar perguruan tinggi mempunyai kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri Munir Sukoco.

Badri mengatakan, langkah itu dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Tetapi, ia menyebut bahwa para lulusan tersebut kesulitan mencari pekerjaan akibat kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.

Oleh karena demikian, pemerintah berencana mengendalikan kesenjangan itu dengan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan, hingga fokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi.

Sejumlah di antaranya meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama,” tutur Badri.

Menurutnya, tingginya kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri dipicu oleh banyaknya kampus yang sering membuka program studi berdasarkan keinginan pasar tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja. Salah satunya, Badri mengatakan bahwa program ilmu sosial dan kependidikan menjadi prodi yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.

Jurusan keguruan atau kependidikan, setiap tahun terdapat 490.000 lulusan keguruan, sementara kebutuhan calon guru hana 20.000 orang. Pada akhirnya, sisa dari lulusan yang tidak terserap menjadi pengangguran terdidik.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” imbuhnya.

Badri menegaskan bahwa bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus diiringi dengan relevansi pendidikan tinggi. Badri pun mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP untuk juga membantu pemerintah menyeleksi program studi apa saja yang masih relevan.

“Program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” pungkasnya. *