DPR Tegaskan Tidak Ada Izin Blanket Overflight untuk Pesawat Perang AS

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa isu pemberian izin penggunaan wilayah udara Indonesia melalui skema blanket overflight access bagi pesawat perang Amerika Serikat (AS) tidak benar.

Penegasan tersebut disampaikan Utut setelah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin. Ia menyebut, klarifikasi diperlukan untuk memastikan informasi yang beredar di publik sesuai dengan fakta.

“Ini kan harus kita cek, apa yang ditandatangani oleh Pak Menhan. Dari keterangan beliau, yang pertama ini bukan aliansi militer,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21/4/2026.

Ia menjelaskan, pertemuan antara Menhan Sjafrie dengan pejabat pertahanan AS berlangsung di Pentagon pada 13 April 2026 lalu, memang terdapat sejumlah poin kerja sama. Namun, tetap mengedepankan prinsip kedaulatan Indonesia.

Menurut Utut, kedaulatan udara Indonesia bersifat mutlak. Setiap pesawat asing yang melintasi wilayah Indonesia masih tetap wajib memberikan pemberitahuan dan memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan serta TNI Angkatan Udara.

“Kalau memang melintasi wilayah, tetap harus meminta izin. Jadi tidak ada itu blanket overflight,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, kerja sama yang dibahas mencakup tiga pilar utama, yakni penguatan TNI melalui modernisasi alutsista dan transfer teknologi, peningkatan pendidikan profesional militer seperti program IMET (International Military Education and Training), serta peningkatan interoperabilitas melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield, yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia dalam kerangka damai.

“Kita ingin kuat, tetapi untuk tujuan damai. Indonesia tidak dalam posisi bermusuhan dengan negara mana pun,” katanya.

Ia juga menyinggung dasar hukum kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia yang merujuk pada Deklarasi Djuanda dan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Melalui dasar tersebut, kekhawatiran adanya pelanggaran kedaulatan saat ini dinilai berlebihan.

Meski begitu, Utut mengingatkan agar Indonesia tetap waspada terhadap dinamika geopolitik global, termasuk rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Meski, ia menegaskan Indonesia tidak berada dalam posisi terlibat konflik.

“Kalau kita masuk ke konflik itu, kita bisa remuk. Karena itu kita harus menjaga persatuan dan fokus menjadi bangsa yang kuat,” pungkasnya.*