Kapal Indonesia Masih Tertahan di Selat Hormuz, MPR Serahkan kepada Pemerintah

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menanggapi masih tertahannya dua kapal milik Indonesia yang hingga saat ini belum bisa melewati Selat Hormuz, dikarenakan harus membayar biaya perlintasan menggunakan yuan atau kripto. Ia mengaku, MPR telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait kebijakan Iran tersebut.

“Apakah nanti melalui pembayaran yang disepakati, itu sepenuhnya domain pemerintah. Biarkan pejabat terkait yang memberikan penjelasan lebih jelas,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15/4/2026.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti pentingnya kawasan tersebut sebagai jalur distribusi sulfur dan nafta yang merupakan bahan baku plastik dan pupuk. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera mencari alternatif pasokan agar tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang berdampak pada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga plastik dan pupuk dapat berimbas langsung pada harga pangan.

“Jangan sampai plastik yang sudah mulai mahal dan pupuk yang ikut naik berdampak pada harga pangan. Itu yang harus kita antisipasi,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan bahan baku tersebut tetap terjaga, baik untuk kebutuhan industri maupun sektor pertanian.

Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Al Dhaheri, menegaskan bahwa saat ini Selat Hormuz masih terbuka dan tidak diblokir.

Ia menjelaskan bahwa Uni Emirat Arab memiliki jalur alternatif distribusi minyak dengan memindahkan pasokan dari Abu Dhabi ke Fujairah, yang mampu mengalirkan sekitar 1,8 juta barel minyak mentah per hari. Menurutnya, jalur tersebut cukup membantu menjaga stabilitas pasokan energi di kawasan.

“Selat Hormuz tidak diblokir. Jalur pelayaran tetap terbuka, dan kami berharap Iran tidak akan menggunakan selat tersebut sebagai alat perdagangan,” pungkasnya.*