Survei Nilai Kinerja Bahlil Bermasalah, Golkar Minta Penilaian Berdasarkan Fakta

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham, mengkritik hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah”. Idrus menegaskan, penilaian terhadap kinerja menteri tidak boleh dilepaskan dari fakta objektif dan capaian nyata di lapangan.

“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 13/4/2026.

Menurutnya, Bahlil justru merupakan salah satu menteri yang berada di garis terdepan dalam menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Idrus menilai, pendekatan yang dijalankan Bahlil sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk sektor pertambangan.

“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi subjek dan pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton,” katanya.

Ia memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, antara lain, legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga awal 2026, lanjut Idrus, terdapat tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, sementara lifting gas tetap terjaga stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Di sektor hilirisasi, investasi juga disebut terus meningkat signifikan, terutama pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara. Nilai proyek hilirisasi bahkan mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pengembangan kawasan industri berbasis smelter yang mendorong nilai tambah dalam negeri.

Selain itu, program transisi energi turut dipercepat, salah satunya melalui implementasi biodiesel B50 guna menekan impor energi. Pemerintah juga memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun mendatang.

Di sisi lain, program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) terus diperluas. Hingga 2026, jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah dan wilayah terpencil telah memperoleh akses listrik.

“Rakyat di daerah terpencil yang puluhan tahun tidak menikmati listrik, sekarang sudah merasakan. Itu kerja nyata,” tegasnya.

Idrus juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Indonesia dinilai mampu menjaga stok BBM di atas 20 hari, memastikan distribusi LPG tetap aman, serta menahan kenaikan harga BBM subsidi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga solidaritas sosial.

“Kalau hasil survei berbeda dengan realitas dan tidak masuk akal, jangan salahkan jika muncul kecurigaan, mari rawat rumah besar Indonesia ini bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan objektivitas,” pungkasnya.*