Golkar Kritik Pernyataan Jusuf Kalla soal Potensi Chaos Pertengahan Tahun 2026

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham, mengkritik pernyataan mantan Wakil Presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004–2009 Jusuf Kalla, terkait potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 akibat dinamika ekonomi dan politik global.

Idrus menilai, pernyataan yang menyebut secara spesifik adanya potensi “chaos” tidak bisa lagi dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik praktis maupun dunia intelijen.

“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 10/4/2026.

Ia mengingatkan, dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, setiap tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan maupun kepanikan di tengah masyarakat.

“Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah,” ujarnya.

Menurut Idrus, pernyataan tokoh publik yang menyebut secara spesifik waktu dan potensi terjadinya chaos tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral. Ia menilai, narasi semacam itu berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat.

Lebih lanjut, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Ketika narasi tersebut beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif, yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi.

“Karena itu, pernyataan seperti ini berpotensi menciptakan efek yang mendorong realitas itu sendiri,” sambungnya.

Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya motif lain di balik pernyataan tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa narasi chaos digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan tertentu yang terganggu.

“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” katanya.

Selain itu, Idrus menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih dalam koridor terkendali. Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan masih berada dalam rentang target pemerintah, meskipun terdapat tekanan pada sejumlah komoditas pangan.

Kementerian Keuangan juga melaporkan realisasi anggaran negara tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial. Pemerintah pun memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Idrus, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya menjaga kondisi tetap kondusif. Oleh karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai bertolak belakang.

“Pemerintah sudah mengambil langkah untuk tidak menaikkan BBM, justru ada narasi yang seolah-olah mendorong kondisi menjadi tidak stabil. Ini yang harus kita hindari,” jelasnya.

Sebab itu, ia juga menilai, komentar Jusuf Kalla kurang tepat disampaikan di tengah upaya pemerintah mempertahankan stabilitas harga energi.

“Kalau harga dinaikkan, kan risikonya ke rakyat? Ke pemerintah juga!” pungkasnya.*