Kontribusi Program Doktor Ilmu Politik UNAS bagi Masa Depan Bangsa
Dr. Selamat Ginting
Doktor Ilmu Politik ke-41 UNAS
FORUM KEADILAN – Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks, kebutuhan akan pemikir dan peneliti politik yang matang menjadi semakin mendesak. Politik hari ini tidak lagi sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana merumuskan kebijakan publik yang adil, mengelola konflik kepentingan, serta merancang masa depan bangsa dalam konteks global yang terus berubah.
Dalam kerangka itulah, kehadiran Program Doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) yang dipimpin Assoc Prof Dr. TB Massa Djaafar menjadi relevan untuk dibaca sebagai bagian dari kontribusi akademik bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Bahkan, doktor ilmu politik pertama dan kedua di Indonesia adalah alumni sarjana muda/sarjana ilmu politik UNAS. Prof Dr. Deliar Noer memperoleh gelar doktornya dari Cornell University, Ithaca, Amerika Serikat, pada tahun 1963.
Kemudian, Dr. Alfian yang mengawali kuliah di UNAS, merupakan lulusan University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat dan meraih gelar doktor atau Ph.D. pada 1969. Dirinya juga pernah menjadi Direktur Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Maka tak mengherankan, UNAS punya tradisi ilmu politik yang kuat sejak berdirinya pada 15 Oktober 1949 hingga kini menjelang usia 75 tahun.
Kualitas dan Pengaruh Pemikiran
Sejak resmi dibuka pada tahun 2012, program doktor ini telah meluluskan 44 doktor hingga 9 Maret 2026. Semester ini merupakan rekor, ada sembilan mahasiswa yang berhasil menjadi doktor ilmu politik.
Di antara para lulusan doktor ilmu politik UNAS sejak pertama lulusan 2017 hingga sekarang, di antaranya: mantan Sekjen MPR RI Prof Dr. Umar Basalim; Duta Besar RI untuk Spanyol Dr. Muhammad Najib; mantan Duta Besar RI di Vietnam Dr. Aiyub Mohsin; Irjen Polisi (Purn) Dr. IGM Dirgayu S Wibawa; Mayjen (Purn) Dr. Budi Pramono; anggota DPR RI Dr. Arzeti Bilbina Setyawan; Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dr. Dhahana Putra; Wakil Bupati Bengkalis Dr. Budi Santoso; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Jambi Dr. Syamsu Rizal; Direktur Pemberdayaan Masyarakat di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dr. Susianah Affandy; mantan Direktur Bank Indonesia (BI) Dr. Iramady Irdja.
Kemudian, politisi senior Partai Golkar Dr. Rambe Kamarul Zaman; mantan anggota DPD RI Dr. Fachrul Razi; anggota Bawaslu RI Dr. Puadi; analis politik dan militer UNAS Dr. Selamat Ginting; Dekan FISIP Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta Dr. Herning Suryo Sardjono; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Banten Dr. Asep Ferry Bastian; Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dr Muhammad Ramdan; dll.
Jumlah tersebut mungkin tidak terlihat besar jika dilihat secara kuantitatif. Namun dalam dunia akademik, kualitas dan pengaruh pemikiran sering kali jauh lebih penting daripada sekadar angka. Setiap doktor yang lahir dari sebuah program studi idealnya menjadi produsen gagasan, bukan sekadar pemegang gelar akademik.
Ruang Produksi Pengetahuan
Program Doktor Ilmu Politik UNAS dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan dirancang untuk menghasilkan ilmuwan politik yang mampu membaca sekaligus memecahkan persoalan bangsa melalui pendekatan interdisipliner. Fokus kajian pada Politik Indonesia dan Ekonomi Politik menunjukkan kesadaran bahwa persoalan kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri. Politik selalu berkelindan dengan ekonomi, budaya, dan dinamika sosial yang terus bergerak.
Dalam konteks Indonesia yang demokratis namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kajian politik yang mendalam menjadi sangat penting. Polarisasi politik, kualitas kepemimpinan publik, tata kelola pemerintahan, hingga relasi antara negara dan pasar merupakan persoalan yang memerlukan analisis ilmiah yang tajam. Di sinilah perguruan tinggi memainkan peran strategis sebagai ruang produksi pengetahuan dan refleksi kritis.
Sejumlah pengajar program doktor ilmu politik UNAS di antaranya: Prof Dr. Maswadi Rauf, Prof Dr. Nazaruddin Sjamsudin, Prof Dr. Djohermansyah Djohan, Prof Dr. Makarim Wibisono, Prof Dr. Syamsuddin Haris, Prof Dr. Syarif Hidayat, Prof Dr. Herman Hidayat, Prof Dr. AF Sigit Rochadi, Prof Dr. Yuddy Chrisnandi, Prof Dr. Lili Romli, Prof Dr. Aris Munandar, Prof Dr. Ganjar Razuni, Assoc Prof Dr. TB Massa Djaafar, Assoc Prof Dr. Firdaus Syam, Assoc Prof Dr. Diana Fawzia, Assoc Prof Dr. Asran Djalal, Assoc Prof Dr. M Alfan Alfian Mahyudin, dll.
Akreditasi Unggul
Akar historis program ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1999 ketika UNAS merintis program pascasarjana Ilmu Politik. Perjalanan tersebut kemudian berkembang melalui penguatan kelembagaan pada 2009 ketika seluruh program pascasarjana disatukan di bawah manajemen Sekolah Pascasarjana (SPS) yang dipimpin Direktur SPS Prof Dr. Maswadi Rauf.
Momentum penting lainnya terjadi pada 2024 ketika program doktor ilmu politik meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Status tersebut tidak hanya menjadi pengakuan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan akademik yang telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
Namun, tantangan utama program doktor tidak berhenti pada proses akademik di dalam kampus. Akan tetapi, yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil riset dan pemikiran para doktor tersebut dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat dan negara. Dunia akademik tidak boleh terjebak dalam menara gading yang jauh dari realitas sosial-politik.
Perbaikan Kualitas Demokrasi
Indonesia membutuhkan lebih banyak ilmuwan politik yang mampu menjembatani teori dengan praktik. Para doktor ilmu politik idealnya tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi analis kebijakan, peneliti strategis, bahkan penasihat bagi pengambil keputusan publik. Dengan kata lain, ilmu politik harus hadir sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
Dalam konteks itulah, lulusan Program Doktor Ilmu Politik UNAS memiliki peluang sekaligus tanggung jawab besar. Dengan bekal penelitian yang kuat dan penguasaan teori yang mendalam, mereka diharapkan mampu menawarkan perspektif baru dalam membaca persoalan bangsa—mulai dari tata kelola pemerintahan, dinamika partai politik, hingga ekonomi politik pembangunan.
Ke depan, kontribusi perguruan tinggi seperti UNAS akan semakin menentukan arah perkembangan ilmu politik di Indonesia. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga laboratorium gagasan yang mampu melahirkan pemikiran kritis dan solusi strategis bagi bangsa.
Jika kualitas riset terus diperkuat dan jejaring akademik diperluas, bukan tidak mungkin program doktor ini akan menjadi salah satu pusat pemikiran politik yang berpengaruh di Indonesia. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah program doktor bukan sekadar berapa jumlah yang diluluskan, tetapi sejauh mana gagasan mereka mampu memberi arah bagi perjalanan demokrasi dan pembangunan nasional.
Berikut Daftar Doktor Ilmu Politik Unas:
1. Dr. Dumiri (Angkatan 2)
2. Dr. Umar Basalim (Angkatan 1)
3. Dr. Sumantri (Angkatan 1)
4. Dr. Irma Indrayani (Angkatan 1)
5. Dr. Muhammad Najib (Angkatan 5)
6. Dr. Aiyub Mohsin (Angkatan 2)
7. Dr. IGM Dirgayu A Wibawa (Angkatan 3)
8. Dr. Budi Pramono (Angkatan 2)
9. Dr. Any Hindriatny (Angkatan 1)
10. Dr. Ayu Larasati (Angkatan 5)
11. Dr. Habib Setiawan (Angkatan 1)
12. Dr. Muhammad Ramdan (Angkatan 4)
13. Dr. Dhahana Putra (Angkatan 5)
14. Dr. Muhammad Nasir (Angkatan 2)
15. Dr. Harun Umar (Angkatan 7)
16. Dr. Teddy Suratmadji (Angkatan 2)
17. Dr. Eddy Guridno (Angkatan 2)
18. Dr. Herning Suryo (Angkatan 1)
19. Dr. Iramady Irdja (Angkatan 11)
20. Dr. Donar Taluke (Angkatan 9)
21. Dr. Rambe Kamarul Zaman (Angkatan 14)
22. Dr. Anik Farida (Angkatan 5)
23. Dr. Aloysius Mado (Angkatan 7)
24. Dr. Seta Basri (Angkatan 13)
25. Dr. Susianah Affandy (Angkatan 11)
26. Dr. Amida Hanna (Angkatan 11)
27. Dr. Syamsu Rizal (Angkatan 3)
28. Dr. Vitri Aryanti (Angkatan 12)
29. Dr. Arzeti Bilbina (Angkatan 9)
30. Dr. Heru Dian Setiawan (Angkatan 1)
31. Dr. Bagus Santoso (Angkatan 9)
32. Dr. Nanang Kurniawan (Angkatan 6)
33. Dr. Wahyudi Pramono (Angkatan 7)
34. Dr. Puadi (Angkatan 17)
35. Dr. Selly Octaviani Yuanninta Purba (Angkatan 10)
36. Dr. Asep Ferry Bastian (Angkatan 17)
37. Dr. Ngudi Astuti (Angkatan 21)
38. Dr. Ade Indriani Zuchri (Angkatan 20)
39. Dr. Fachrul Razi (Angkatan 15)
40. Dr. Dian Agustina (Angkatan 19)
41. Dr. Selamat Ginting (Angkatan 15)
42. Dr. Akhmad Gojali Harahap (Angkatan 15)
43. Dr. Mego Widi Hakoso (Angkatan 15)
44. Dr. Wisnu Agung Prasetya (Angkatan 15).
Rekapitulasi Angkatan yang lulus doktor ilmu politik:
01: 7 orang
02: 6 orang
03: 2 orang
04: 1 orang
05: 4 orang
06: 1 orang
07: 3 orang
08: –
09: 3 orang
10: 1 orang
11: 3 orang
12: 1 orang
13: 1 orang
14: 1 orang
15: 5 orang
16: –
17: 2 orang
18: –
19: 1 orang
20: 1 orang
21: 1 orang.*
