Pemerintah Mulai Bangun Huntap untuk Korban Terdampak Banjir di Sumatra
FORUM KEADILAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menjelaskan bahwa pemerintah mulai membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban terdampak banjir dan longsor di Sumatra.
Sebanyak 2.603 unit hunian tetap disebut siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, walaupun masih dalam fase tanggap darurat.
Pembangunan hunian ini tetap itu adalah bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga melibatkan dukungan lintas Kementerian dan Lembaga.
“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” kata Ara dalam keterangan Tim Media Presiden, Senin, 22/12/2025.
Ara menyebut di Kota Sibolga, Sumatra Utara (Sumut), pembangunan hunian tetap bagi korban banjir resmi dimulai usai pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengaku mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.
“Terima kasih kepada wali kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” ujarnya.
Ia merinci, hunian tetap yang mulai dibangun di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, di Kota Sibolga sebanyak 200 unit, dan di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit.
Selain tiga kota itu, wilayah Tapanuli Selatan juga memulai pembangunan hunian tetap.
Walaupun demikian, terkait beberapa unit yang akan dibangun di Tapanuli Selatan masih menunggu pendataan dari pemerintah daerah setempat.
Ia meminta dukungan seluruh pihak, termasuk PLN, BNPB, dan pemerintah daerah, agar penyediaan infrastruktur dasar, sertifikat tanah, hingga tata kelola pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hunian segera dapat dihuni masyarakat. *
