Kamis, 04 Desember 2025
Menu

Pemprov Aceh Desak Bantuan dari Internasional Dipermudah

Redaksi
Kondisi banjir yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Minggu, 23/11/2025. | Dok BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
Kondisi banjir yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Minggu, 23/11/2025. | Dok BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pemerintah Provinsi Aceh mendesak Pemerintah Pusat untuk mempermudah proses perizinan masuknya bantuan dari internasional untuk mempercepat penanganan darurat bencana di sejumlah wilayah di Tanah Rencong.

Juru Bicara (Jubir) Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin menegaskan, kemudahan askes itu penting karena kondisi di lapangan sangat membutuhkan dukungan logistik.

Dalam rangka penanggulangan bencana, kemudahan perizinan dari birokrasi sangat penting dipermudah agar bantuan dari luar negeri dapat segera diterima masyarakat Aceh.

“Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar aksesibilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,” ujar Murthalamuddin kepada wartawan, Rabu, 3/12/2025.

Murthalamuddin menyampaikan saat ini beberapa wilayah terdampak bencana di Aceh masih sulit untuk dijangkau akibat rusaknya jaringan jalan, jembatan, hingga komunikasi.

Diketahui, kendala komunikasi semakin diperparah oleh ketiadaan listrik. Walaupun tersedia akses internet melalui Starlink, perangkat tetap membutuhkan daya, dan ketika baterai habis, komunikasi kembali terputus.

Ia menyoroti kendala dialami para relawan, unsur Tagana, TNI, dan relawan lain yang sejak awal bencana hingga hari ini teus bergerak di lapangan.

Hambatan terbesar adalah tetap pada akses menuju lokasi. Tingginya lumpur membuat jalur tidak dapat dilalui kendaraan.

Di sejumlah titik, bantuan harus dipanggul secara manual, namun metode ini tidak dapat berlangsung lama karena rawan menimbulkan kemacetan dan membahayakan relawan.

Pemerintah Aceh melihat kondisi tersebut menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat izin bagi bantuan luar negeri maupun lembaga kemanusiaan internasional.

Pemerintah daerah juga mencontohkan ada bantuan sebelumnya yang mengirimkan pesawat pengangkut logistik. Mereka berharap agar proses birokrasi di bandara atau titik masuk lainnya dapat dipermudah tanpa mengesampingkan aturan keselamatan.

“Situasi darurat tidak bisa menunggu. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga di wilayah terisolir,” pungkasnya.*