Ilusi Peringkat dan Jebakan Angka Pendidikan Tinggi
Kemal H Simanjuntak Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
FORUM KEADILAN – Setiap kali lembaga pemeringkat global seperti Quacquarelli Symonds (QS) atau Times Higher Education (THE) merilis daftar perguruan tinggi terbaik dunia, percakapan publik di Indonesia kerap terjebak dalam pola yang sama yaitu meratapi mengapa kampus-kampus tanah air tertinggal jauh di luar jajaran 100 besar dunia.
Sorotan publik biasanya langsung diarahkan ke ruang-ruang kuliah. Kurikulum dituding usang, metode pengajaran dianggap searah, dan budaya berpikir kritis (critical thinking) mahasiswa disimpulkan belum setara dengan rekan-rekan mereka di Oxford atau Nottingham. Namun, menyederhanakan ketertinggalan peringkat global semata-mata pada persoalan pedagogi di ruang kelas bukan hanya keliru secara epistemologis, melainkan juga mengaburkan realitas sistemik di balik arsitektur pemeringkatan itu sendiri.
Hubungan antara apa yang terjadi di ruang kuliah dengan posisi di papan peringkat dunia sebenarnya jauh dari kata linear. Peringkat universitas bukanlah cermin murni dari kualitas interaksi dosen-mahasiswa, melainkan instrumen korporasi metrik yang rumit, terukur secara kuantitatif, dan—paling krusial—sebagian besar dapat direkayasa secara transaksional.
Anatomi Metrik: Antara Ruang Kelas dan Neraca Modal
Kualitas pengajaran sesungguhnya hanyalah satu dari sekian banyak variabel yang diukur, bahkan bobotnya kerap marjinal. Lembaga pemeringkat dunia sangat bertumpu pada indikator institusional seperti reputasi akademik global, intensitas kolaborasi antarnegara, belanja riset (research expenditure), hingga keterlibatan dalam diskursus kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan.
Di sinilah letak jurang pemisahnya: sebagian besar dari indikator tersebut berada di ranah finansial dan strategi reputasi, bukan keunggulan akademis yang murni tumbuh dari tradisi riset.
Jika pemerintah atau kampus di Indonesia semata-mata mengejar ambisi masuk 200 besar dunia, resepnya sebenarnya terang benderang dan bisa “dibeli”. Cukup gelontorkan dana besar untuk mensubsidi beasiswa ribuan mahasiswa asing, rekrut profesor tamu luar negeri dengan kompensasi fantastis untuk mendongkrak skor internasionalisasi, dan wajibkan dosen berkolaborasi menulis paper bersama jejaring akademisi global. Tambahkan narasi transisi energi hijau dalam profil riset, maka algoritma pemeringkat akan secara otomatis mengatrol posisi kampus tersebut.
Metrik-metrik ini bersifat gameable—dapat disiasati melalui manipulasi anggaran dan insentif jangka pendek. Kampus yang kaya modal dapat meroket tanpa harus memperbaiki satu pun silabus atau mereformasi kualitas debat intelektual di ruang seminarnya.
Hal yang Tak Bisa Dibeli
Meski peringkat dapat diungkit secara artifisial, ada benteng akademik yang mustahil dipalsukan: kebaruan riset (research novelty) dan kekuasaan dampak nyata bagi masyarakat (research power and impact).
Inilah esensi terdalam dari sebuah universitas kelas dunia. Kebaruan tidak lahir dari sekadar kuantitas artikel ilmiah yang dipaksakan terbit di jurnal bereputasi demi mengejar angka sitasi. Ia tumbuh dari kebebasan akademik yang matang, tradisi riset dasar yang sabar, serta ekosistem penemuan yang tidak dibebani target administratif jangka pendek.
Lebih jauh, kekuasaan riset teruji saat pengetahuan yang diproduksi di menara gading mampu menjawab luka dan tantangan riil komunitas seperti kedaulatan pangan, inovasi kesehatan publik, tata kelola lingkungan lokal, hingga pengentasan kemiskinan. Dampak ini adalah modal organik yang tidak bisa dibeli dengan menggelontorkan dana sponsor konferensi internasional atau skema co-authorship kosmetik.
Ketika sebuah perguruan tinggi memusatkan energinya hanya pada optimasi algoritma peringkat, mereka rentan terjebak dalam krisis orientasi. Peneliti diarahkan meneliti topik-topik tren global yang mudah disitasi oleh akademisi barat, mengorbankan riset-riset kontekstual yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Prioritas anggaran pun dialihkan dari fasilitas laboratorium dasar ke kampanye pencitraan internasional.
Merefleksikan Kembali Arah Pendidikan Tinggi
Kita tentu tidak menafikan bahwa metode pembelajaran di Indonesia masih memerlukan transformasi mendalam. Tradisi hafalan dan kultur hirarkis yang menghambat budaya kritis mahasiswa harus terus didekonstruksi. Namun, membebankan rendahnya peringkat global universitas ke pundak metode belajar mahasiswa adalah cara pandang yang cacat diagnosis.
Sudah saatnya para pengambil kebijakan dan pimpinan perguruan tinggi berhenti terhipnotis oleh tirani peringkat global. Masuknya universitas kita ke jajaran elit dunia hanya bermakna jika capaian tersebut adalah residu alamiah dari riset yang berdaya terobos tinggi dan berdampak sosial nyata—bukan hasil rekayasa neraca modal.
Pada akhirnya, ukuran kemuliaan sebuah perguruan tinggi tidak ditentukan oleh kantor pemeringkat di London, melainkan oleh sejauh mana pengetahuan yang dihasilkannya mampu membebaskan akal budi mahasiswanya dan menyejahterakan kehidupan bangsanya. *
