Dasco Tegaskan Bakal Temui Parpol Nonparlemen Bahas RUU Pemilu pada Jumat

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana pertemuan dengan partai politik nonkoalisi dan nonparlemen untuk menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Dasco mengatakan, pertemuan tersebut akan melibatkan pimpinan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembahasan terkait kepemiluan.

“Memang ada rencana pertemuan dengan partai-partai nonparlemen didampingi oleh pimpinan Komisi II,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29/9/2026.

Menurutnya, pertemuan tersebut sebenarnya digelar pada hari ini. Namun, agenda itu ditunda karena adanya sejumlah pertimbangan, termasuk keinginan untuk melibatkan lebih banyak partai politik yang telah mengajukan permintaan untuk bertemu.

“Namun sedianya hari ini, namun karena ada satu dan lain hal, kami ingin lebih melibatkan beberapa partai yang hari ini sudah meminta pertemuan sehingga kemudian agar jumlahnya lebih banyak,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Dasco mengatakan, pertemuan tersebut kemungkinan akan dijadwalkan ulang pada Jumat mendatang.

“Kita mungkin akan adakan, diagendakan di hari Jumat,” pungkasnya.

Dasco pun sempat mengungkap adanya rencana pertemuan dengan partai politik nonparlemen dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya DPR menyerap aspirasi dalam penyusunan revisi UU Pemilu.

“Ada, ada, ada rencana,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6/7.

Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan, agenda bertemu dengan partai-partai nonparlemen kemungkinan akan dilaksanakan pada masa reses DPR RI. Menurutnya, masa reses akan dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan kerja yang bersifat spesifik, termasuk membahas substansi revisi UU Pemilu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengungkapkan, pihaknya akan menggelar safari politik ke partai-partai nonparlemen, yang akan dipimpin langsung oleh Dasco bersama pimpinan Komisi II DPR RI.

Aria menjelaskan, selain menyerap aspirasi dari kalangan civil society dan perguruan tinggi, DPR juga ingin mendengar langsung pandangan partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen terkait penyusunan draf RUU Pemilu.

“Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai yang tidak masuk parlemen,” katanya.

Menurutnya, sejumlah isu krusial yang akan menjadi fokus pembahasan meliputi parliamentary threshold, presidential threshold, penataan daerah pemilihan (dapil), hingga batas jumlah kursi di setiap dapil.*