BPS Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,47 Triliun untuk Tahun 2027

FORUM KEADILAN – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Amalia dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

Amalia menjelaskan, salah satu kegiatan yang harus dilakukan BPS pada 2027 adalah pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) atau survei pola konsumsi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi salah satu basis dalam menentukan penimbang untuk penghitungan inflasi.

“BPS telah mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik tahun anggaran 2027, karena di tahun 2027 pun jatuh tempo kami harus melakukan pemutakhiran survei biaya hidup ataupun yang kita sebut dengan survei pola konsumsi masyarakat sebagai basis untuk penimbang dari inflasi,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2/9/2026.

Selain itu, BPS pada 2027 juga akan melakukan survei inflasi di seluruh kabupaten/kota. Dengan begitu, penghitungan inflasi diharapkan tidak hanya tersedia pada tingkat provinsi, tetapi juga mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

“Di tahun 2027 akan kami lakukan survei di seluruh kabupaten kota, sehingga nantinya kami bisa menghadirkan inflasi untuk tidak hanya 38 provinsi tetapi juga untuk 514 kabupaten kota,” ujarnya.

Amalia merinci, dari total usulan tambahan anggaran Rp1,473 triliun tersebut, sekitar Rp546 miliar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dukungan manajemen.

Sementara itu, sekitar Rp926 miliar diperuntukkan bagi kegiatan statistik, termasuk pelaksanaan berbagai survei penting yang harus dilakukan BPS sesuai jadwal.

“Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kebutuhan usulan tambahan anggaran yang kami usulkan adalah sebesar Rp1,473 triliun, di mana kekurangan yang pertama adalah untuk memenuhi dukungan manajemen sebesar Rp546 miliar dan untuk kegiatan statistik melakukan survei-survei penting dan survei-survei yang memang jatuh tempo harus dilakukan oleh BPS untuk pemutakhiran, yaitu sebesar Rp926 miliar rupiah,” jelas Amalia.

Adapun anggaran BPS untuk tahun 2026 secara keseluruhan berada di kisaran Rp6,85 triliun hingga mendekati Rp7 triliun.*