Golkar Ingatkan Demokrasi Jangan Terjebak Politik Bayangan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham, menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan yang dideklarasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembentukan kabinet bayangan merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi, namun harus tetap disertai tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Idrus menilai, demokrasi memang memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengekspresikan pandangan politik. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus diiringi dengan niat yang baik dan orientasi pada kepentingan publik.

“Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Yang serius bisa, yang sensasional juga bisa, bahkan membuat bayangan juga bisa. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik,” katanya kepada wartawan, Jumat, 7/8/2026.

Ia menegaskan, demokrasi tidak hanya menyediakan ruang kebebasan berekspresi, tetapi juga ruang tanggung jawab, dedikasi, dan kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, alasan pembentukan kabinet bayangan yang didasarkan pada anggapan melemahnya fungsi oposisi masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Idrus juga menekankan tidak ada satu kelompok pun yang memiliki otoritas untuk mengklaim suatu kebijakan pemerintah benar atau salah secara sepihak.

“Dalam demokrasi, setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Idrus menyebut, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus mampu membuka ruang dialog, koreksi, dan perdebatan yang konstruktif, bukan berubah menjadi klaim kebenaran yang bersifat mutlak.

Ia mengingatkan agar ruang publik tidak bergeser menjadi arena penghakiman politik. Menurutnya, kecenderungan memperlakukan opini publik layaknya putusan pengadilan hanya akan menurunkan kualitas demokrasi.

“Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah,” katanya.

Selain itu, Idrus mengingatkan agar kehidupan politik nasional tidak terjebak pada apa yang disebutnya sebagai ‘inflasi simbolik’, yakni bertambahnya simbol dan atraksi politik tanpa diikuti peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Menurutnya, Indonesia saat ini tidak kekurangan kelompok yang mampu menyampaikan kritik kepada pemerintah. Tetapi, yang dibutuhkan justru kemampuan mengubah kritik menjadi solusi dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Idrus, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, pengembangan kecerdasan buatan, hingga perubahan iklim. Seluruh persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan riset, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang.

“Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif. Mari kita hidup nyata, jangan hidup dalam bayang-bayang,” pungkasnya.*