Isu Pergantian Kapolri Menguat, Pengamat Nilai Prabowo Hadapi Ujian Politik Besar

FORUM KEADILAN – Isu pergantian Kapolri kembali menjadi perhatian setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto, tidak membenarkan maupun membantah kabar mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri.

Menanggapi isu tersebut, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, posisi Kapolri dalam sistem politik Indonesia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan bagian penting dari konstruksi kekuasaan negara.

“Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri bukan sekadar jabatan administratif. Kapolri adalah instrumen kekuasaan yang krusial, penjaga stabilitas, pengendali keamanan, sekaligus jembatan antara negara dan aparat bersenjata. Karena itu, tidak mengejutkan jika Presiden Prabowo ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis ini,” ujar Nasarudin kepada Forum Keadilan, Rabu, 5/8/2026.

Meski demikian, menurut dia, keputusan mengganti atau mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan perkara mudah karena masing-masing pilihan memiliki konsekuensi politik.

Ia menilai, apabila Presiden Prabowo Subianto mengganti Listyo Sigit dalam waktu dekat, langkah tersebut dapat dipersepsikan sebagai sikap yang kurang menghormati norma kelembagaan. Sebaliknya, jika Listyo tetap dipertahankan terlalu lama, pemerintah akan terus dibayangi anggapan bahwa institusi kepolisian masih berada di bawah pengaruh pemerintahan sebelumnya.

“Narasi ‘Partai Cokelat’ yang menyindir kedekatan Polri dengan Jokowi juga semakin sering bergema di media sosial. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan Prabowo akan memiliki konsekuensi politik yang mendalam,” katanya.

Nasarudin menyebut, keputusan Presiden terhadap pucuk pimpinan Polri juga menjadi ujian atas batas antara profesionalisme institusi dan kontrol sipil terhadap aparat keamanan.

“Apakah Prabowo akan menjunjung prinsip profesionalisme atau justru menciptakan polisi yang lebih politis dan loyal secara personal?” ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam politik modern, kekuasaan tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan kekuatan, tetapi juga melalui pengaturan institusi dan distribusi jabatan strategis.

Karena itu, pergantian Kapolri menurut Nasarudin, bukan sekadar pergantian personel, melainkan bagian dari upaya membangun ulang struktur kekuasaan sekaligus jaringan loyalitas di dalam negara.

“Institusi seperti Polri bukan hanya alat negara, tetapi juga arena politik yang penuh dengan relasi kuasa,” katanya.

Menurut dia, setiap pemerintahan membutuhkan kelompok elite yang loyal sekaligus kompeten untuk menopang stabilitas politik. Kesalahan dalam memilih elite, lanjutnya, berpotensi mengguncang pemerintahan dari dalam.

Nasarudin mengatakan, apabila Prabowo ingin membangun era pemerintahannya sendiri, pembentukan kelompok elite baru, termasuk di tubuh Polri, menjadi langkah yang penting. Namun, langkah tersebut juga mengandung risiko apabila elite yang dibentuk tidak memiliki legitimasi publik maupun kapasitas institusional.

Ia menilai, Prabowo membutuhkan kendali atas aparat keamanan untuk memastikan program-program prioritas seperti transformasi ekonomi, hilirisasi, dan ketahanan pangan dapat berjalan tanpa hambatan. Namun, perubahan yang dilakukan terlalu dini juga berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah terbentuk sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Nasarudin, Listyo Sigit memiliki rekam jejak profesional yang relatif baik dan masih memiliki masa jabatan yang cukup panjang.

Oleh sebab itu, menggantinya dalam waktu dekat dapat memunculkan kesan bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa mengamankan posisi strategis. Sebaliknya, mempertahankan Listyo juga dinilai berpotensi memunculkan persepsi adanya dualisme loyalitas di tubuh Polri.

Karena itu, Nasarudin memperkirakan, Prabowo lebih mungkin memilih pendekatan yang disebutnya sebagai “reset senyap”.

“Prabowo mungkin memilih strategi reset senyap, yakni mengganti satu demi satu pada waktu yang dianggap tepat, bukan melalui gebrakan mendadak. Misalnya, mengangkat Wakapolri baru lebih dahulu untuk membaca peta kekuatan atau menempatkan loyalis di posisi-posisi penting sebagai persiapan suksesi,” ujarnya.

Ia menegaskan, publik perlu memahami bahwa pengangkatan Kapolri bukan hanya persoalan profesionalisme, tetapi juga bagian dari konstruksi kekuasaan.

“Prabowo berada di persimpangan penting. Setiap keputusan terhadap Kapolri bukan sekadar reshuffle. Ia sedang menulis ulang struktur kekuasaan nasional. Publik akan menjadi saksi apakah ini menjadi babak baru atau justru pengulangan pola kekuasaan lama,” kata Nasarudin.

“Reset senyap bisa menjadi strategi, tetapi juga dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo sedang mengatur ulang jantung kekuasaan Indonesia, diam-diam namun menentukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto buka suara mengenai isu pergantian Kapolri tersebut. Aries hanya meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4/8.

Di sisi lain, kabar mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri juga dibantah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia memastikan, hingga saat ini DPR belum menerima surat dari Presiden terkait pergantian pimpinan Polri.

“Kagak ada, kagak ada,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

“Nggak ada (surpres) masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada (surpres),” lanjutnya.*