Pengamat: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Turun Akibat Kombinasi Persoalan Ekonomi, Demokrasi, dan Penegakan Hukum

FORUM KEADILAN – Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma menilai, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipengaruhi oleh kombinasi persoalan ekonomi, politik, hingga penegakan hukum.

Menurut Ardli, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling dirasakan masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta terbatasnya lapangan pekerjaan dinilai membentuk sentimen negatif terhadap kinerja pemerintah.

“Menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor kinerja bidang ekonomi, kondisi politik, maupun penegakan hukum. Dalam konteks ekonomi, misalnya pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM, dan krisis lapangan pekerjaan tentunya membentuk sentimen negatif di kalangan masyarakat,” kata Ardli kepada Forum Keadilan, Senin, 27/7/2026.

Selain faktor ekonomi, Ardli menilai, persepsi publik juga dipengaruhi oleh situasi politik. Ia menyebut adanya anggapan bahwa ruang sipil semakin menyempit sehingga memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo.

“Selain itu, penyempitan ruang sipil dalam konteks politik juga menjadi fokus masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak pro-demokrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, sejumlah isu penegakan hukum yang dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, turut memperburuk tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

“Ditambah lagi beberapa isu penegakan hukum yang dianggap belum mampu memuaskan rasa keadilan publik, semakin membuat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini,” tuturnya.

Ardli menilai, hasil survei tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan maupun tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

“Untuk menyikapi penurunan persepsi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, pemerintah hendaknya menjadikan fenomena ini sebagai pertimbangan untuk melakukan evaluasi atau bahkan reformulasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan guna menjawab aspirasi publik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan melalui manajemen yang lebih efektif, termasuk memastikan penempatan pejabat yang tepat dalam menjalankan program pemerintah.

“Presiden harus mempertimbangkan peningkatan pengawasan melalui mikro manajemen yang harus diperkuat. Terwujudnya sebuah gagasan besar yang dieksekusi melalui kebijakan sangat ditentukan oleh manajemen kontrol yang baik. Penempatan orang-orang yang ditugaskan juga menjadi faktor penentu berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51 persen, turun dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 65 persen.

Penurunan tersebut disebut terjadi di berbagai kelompok demografi dan menjadi salah satu catatan penting terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.*