DPR Sebut Sedang Simulasikan Kebutuhan Guru Nasional untuk Tahun 2027

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, DPR turut mengawal perjuangan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dalam upaya menyelaraskan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Pembahasan melibatkan berbagai kementerian untuk memetakan kebutuhan riil tenaga pendidik sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pemenuhannya.

Cucun mengatakan, pertemuan bersama GTKN tidak hanya membahas persoalan guru, tetapi juga tenaga kependidikan lain seperti penjaga perpustakaan dan tenaga tata usaha yang jumlahnya mencapai hampir 66 ribu orang.

“Hari ini kita mengawal perjuangan Forum Aliansi Guru dan tenaga kependidikan. Karena di sana ada penjaga perpustakaan dan tenaga tata usaha. Ternyata banyak jumlahnya, hampir 66.000,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9/7/2026.

Menurutnya, apabila pemenuhan kebutuhan guru akan diputuskan pada 2027, maka proses perencanaan anggarannya harus mulai disiapkan sejak saat ini agar dapat masuk dalam kerangka penyusunan anggaran pemerintah.

Selain guru umum, DPR juga menyoroti kebutuhan guru agama di berbagai satuan pendidikan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi terhadap kebutuhan guru agama di bawah pembinaan berbagai direktorat jenderal keagamaan, mulai dari Bimas Islam, Kristen, Katolik, hingga Hindu.

“Kita juga lagi mencoba mensimulasi kebutuhan-kebutuhan guru yang ada. Ini Dirjen Pendis ada, Dirjen GTK juga ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Cucun, ada pula evaluasi terhadap sekolah-sekolah dasar (SD) yang memiliki jumlah murid sangat sedikit. Sekolah-sekolah tersebut akan dikaji untuk kemungkinan dilakukan penggabungan (merger) sehingga kebutuhan guru dapat dihitung secara lebih akurat.

“Kalau sekolahnya di-merger, kebutuhan gurunya berapa? Nah, ini lagi disimulasikan sehingga sebetulnya berapa jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujarnya.

Cucun mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian PAN-RB serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyusun peta kebutuhan guru di seluruh daerah. Pemetaan tersebut juga mencakup kebutuhan kepala sekolah yang hingga kini masih banyak mengalami kekosongan.

“Bayangkan saja kalau enggak ada kepala sekolah, sudah lulus, siapa yang menandatangani ijazah? Enggak ada kan? Nah, karena itu DPR ikut mengawal,” pungkasnya.*