Pengamat: Di Balik Safari Politik Jokowi, Ada Strategi PSI Bangun Kekuatan di Luar Jawa

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belakangan intensif menggelar konsolidasi di sejumlah provinsi luar Pulau Jawa merupakan strategi politik untuk memperkuat basis elektoral menuju Pemilu 2029.

Menurut Nasarudin, pola tersebut terlihat dari rangkaian agenda Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama PSI di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.

Ia mencontohkan, dalam safari politik di Lampung pada 26–28 Juni 2026, Jokowi menghadiri sedikitnya enam kegiatan PSI, menyapa ribuan kader dan relawan lintas kabupaten, serta menyaksikan bergabungnya sejumlah tokoh politik dari berbagai partai ke PSI.

“Barangkali ini bukan sekadar kunjungan budaya yang kebetulan diselingi agenda partai. Ini mungkin justru agenda partai yang secara paralel dibersamai kegiatan kebudayaan,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Rabu, 8/7/2026.

Ia menambahkan, pola serupa juga terlihat saat Rakernas PSI di Makassar pada 29–31 Januari 2026. Dalam momentum itu, Jokowi hadir dan mantan Bupati Sidrap dua periode, Rusdi Masse Mappasessu, yang resmi meninggalkan Partai NasDem untuk bergabung ke PSI.

Menurut Nasarudin, jika dirangkai dengan kondisi di Sumatra Utara yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution, terdapat pola konsolidasi politik yang tidak bisa dianggap kebetulan.

“Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung bukan provinsi acak. Ketiganya merupakan tiga provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024, dengan total hampir 24 juta pemilih,” ujarnya.

Ia mengatakan, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi apakah langkah tersebut merupakan strategi politik, melainkan mengapa PSI justru memprioritaskan wilayah di luar Pulau Jawa.

Menurut dia, secara demografis Jawa memang menjadi wilayah paling besar, tetapi dari sisi kompetisi politik justru menjadi arena yang paling sulit bagi PSI yang hingga kini belum memiliki kursi di DPR RI.

Nasarudin menilai, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menjadi basis kuat PDI Perjuangan, sementara Jawa Barat didominasi Golkar dan PKS, serta Banten menjadi wilayah persaingan Gerindra dan Golkar.

“Masuk ke Jawa dengan kendaraan sekecil PSI berarti berhadapan langsung dengan mesin-mesin partai yang sudah mapan,” katanya.

Karena itu ia menilai, PSI lebih memilih membangun kekuatan secara bertahap melalui strategi war of position, yakni membangun hegemoni politik dari wilayah pinggiran sebelum bersaing di pusat kekuasaan.

Menurut Nasarudin, strategi tersebut berbeda dengan war of maneuver yang mengandalkan serangan politik secara langsung ke pusat kekuatan lawan.

“Dalam pembacaan saya, pilihan PSI mengonsolidasikan kekuatan di luar Jawa merupakan bentuk war of position yang sabar dan terkalkulasi, bukan karena kalah, melainkan menghindari arena yang tidak menguntungkan,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan konsep boundary control yang dikemukakan ilmuwan politik Edward Gibson. Menurut teori itu, elite politik yang belum cukup kuat di tingkat nasional cenderung membangun basis kekuatan di wilayah yang kompetisinya relatif lebih longgar.

“Di luar Jawa, loyalitas kepartaian cenderung lebih pragmatis. Perpindahan kader dari PPP, PDIP, hingga PKB ke PSI dalam satu hari di Lampung menjadi contoh empirisnya. Situasi seperti itu jauh lebih sulit ditemukan di Jawa Tengah yang basis politiknya lebih ideologis,” kata Nasarudin.

Selain faktor politik, ia juga menilai, strategi tersebut memiliki dasar perhitungan elektoral yang rasional.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 4,6 juta suara atau 2,8 persen suara nasional sehingga gagal melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Menurut Nasarudin, untuk bisa lolos ke DPR pada Pemilu 2029, PSI diperkirakan membutuhkan sekitar 8,2 juta suara.

“Dengan hampir 24 juta pemilih di tiga provinsi target tersebut, PSI membutuhkan konversi sekitar 15 persen suara untuk menutup seluruh defisit. Angka itu memang besar, tetapi jauh lebih realistis dibanding harus bertarung langsung di Jawa yang kompetisinya jauh lebih ketat,” tuturnya.*