Iran dan AS Saling Serang Lagi, Pengamat: Krisis Kepercayaan Jadi Penghalang Perdamaian

FORUM KEADILAN – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas dalam beberapa hari terakhir setelah kedua negara dilaporkan saling melancarkan serangan terbatas di kawasan Timur Tengah.

Pengamat hubungan internasional Irfan Maulana menilai, eskalasi ini dipicu oleh kegagalan implementasi nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya disepakati di Swiss, yang sejak awal dinilai rapuh dan penuh tekanan politik dari berbagai pihak serta belum cukup kuat untuk menjamin perdamaian jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan itu berisiko menemui jalan buntu karena besarnya tekanan politik di masing-masing negara serta penolakan dari Israel.

“Ini MoU kemarin betul-betul menurut saya bukan hanya setengah hati, memang ini MoU yang agak dipaksakan,” ujar Irfan dalam keterangannya, Senin, 29/6/2026.

Menurut Irfan, hingga kini persoalan utama yang menghambat hubungan Washington dan Teheran adalah belum tumbuhnya rasa saling percaya.

“Selama trust belum terbentuk, kesepakatan seperti ini hanya jadi kompromi sementara, bukan solusi permanen,” katanya.

Irfan mengatakan, terdapat tiga faktor yang berpotensi menggagalkan implementasi kesepakatan tersebut.

Pertama, tekanan politik yang dihadapi Presiden AS Donald Trump. Menurut Irfan, Trump membutuhkan jalan keluar dari konflik dengan Iran di tengah tekanan politik domestik menjelang pemilu sela (midterm election).

Ia menjelaskan, mayoritas publik AS disebut tidak menginginkan perang dengan Iran. Selain itu, Kongres dan Senat juga memberikan tekanan agar keterlibatan militer Amerika segera diakhiri.

“Ini tekanan berat buat Trump, harus mencari exit strategy yang mulus, yang tidak membuat dia kehilangan muka. Tetapi dia juga harus memberikan konsesi yang signifikan bagi kepentingan Iran, seperti pencairan aset dan kompensasi US$300 miliar,” katanya.

Faktor kedua berasal dari dinamika politik di Iran. Meski pemerintah Iran memperoleh sejumlah konsesi dalam perundingan, menurut Irfan, muncul perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok reformis yang memimpin negosiasi dengan kalangan konservatif garis keras.

Kelompok hardliner, termasuk Garda Revolusi Iran dan Dewan Ahli, disebut menilai tim perunding telah memberikan terlalu banyak konsesi dalam 14 poin kesepakatan yang disepakati di Swiss.

“Mereka melihat ini sebagai kelemahan, bukan kemenangan diplomasi,” ujar Irfan.

Mereka, kata Irfan, tetap menolak kompromi terhadap isu-isu strategis, seperti program nuklir, rudal balistik, penguasaan Selat Hormuz, jaringan proksi Iran di Timur Tengah, hingga keberadaan pangkalan militer AS di kawasan.

Sementara itu, faktor ketiga datang dari Israel. Irfan menilai, pemerintahan Israel saat ini memandang MoU tersebut sebagai langkah yang justru menghambat tujuan strategis mereka terhadap Iran.

Menurut dia, Israel masih menginginkan perubahan rezim di Iran serta memiliki kepentingan memperluas zona keamanan di kawasan.

“Israel memandang kesepakatan ini sebagai bentuk pengkhianatan karena target mereka tetap pergantian rezim di Iran. Karena itu mereka akan terus memberikan tekanan agar posisi Amerika terhadap Iran tidak melunak,” ujarnya.

Dengan berbagai tekanan tersebut, Irfan memperingatkan bahwa proses diplomasi berpotensi kembali mengalami kebuntuan.

“Kalau tidak ada langkah lanjutan yang lebih konkret, sangat mungkin konflik ini kembali meningkat,” katanya.

Meski demikian, ia berharap masa transisi selama 60 hari setelah penandatanganan MoU dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk melanjutkan perundingan menuju kesepakatan permanen yang lebih mengikat.*