Ompreng MBG Dikhawatirkan Jadi Sarana Penularan TBC, Menkes: Skema Belum Dibahas

FORUM KEADILAN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa wacana menjadikan pasien tuberkulosis (TBC) sebagai penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas pembahasan mengenai kelompok mana saja yang membutuhkan intervensi gizi.

Menurutnya, mekanisme pelaksanaan program, termasuk potensi risiko penularan melalui wadah makanan atau ompreng, belum dibicarakan secara rinci.

“Eksekusinya bagaimana, programnya, memang kita belum bicara. Karena waktu itu konteksnya saya ditanya adalah siapa target-target yang perlu intervensi gizi,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25/6/2026.

Selama ini kata Menkes, pembahasan wacana tersebut berdasarkan kajian ilmiah, terdapat empat kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penderita TBC.

“Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan bilang, yang bermasalah gizi itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penderita TBC. Itu yang bermasalah gizi dan itu sudah ada bukti ilmiahnya, jurnalnya sudah ada,” ujarnya.

Menurut Budi, fokus perbaikan gizi sebaiknya diarahkan kepada empat kelompok tersebut agar intervensi pemerintah dapat lebih efektif dan tidak terlalu menyebar ke berbagai sasaran yang kurang prioritas.

Mngenai kemungkinan pemotongan anggaran Kementerian Kesehatan untuk mendukung wacana pemberian MBG kepada penderita TBC, Budi kembali menekankan pentingnya memastikan kecukupan gizi bagi kelompok rentan.

“Yang penting adalah sekali lagi, ibu hamil, ibu menyusui, balita di bawah lima tahun, penderita tuberkulosis, itu perlu kita pastikan cakupan gizinya baik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemenuhan gizi yang baik bagi kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, mulai dari menurunkan risiko kematian hingga meningkatkan kualitas hidup.

“Karena kalau ini baik, ini menyelamatkan nyawa mereka, menyehatkan mereka, membuat mereka jadi lebih pintar, hidupnya bisa lebih normal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai, wacana Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengusulkan pasien TBC menjadi salah satu penerima manfaat program MBG sebagai gagasan yang tidak realistis dan perlu dikaji kembali.

“Untuk apa memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini sesuatu yang sangat tidak realistis,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24/6/2026.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti aspek teknis pelaksanaan program, terutama terkait risiko penularan penyakit. Menurutnya, penggunaan wadah makanan atau ompreng yang dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola dengan baik.

“Belum lagi kita tahu TBC adalah penyakit yang sangat menular. Sehingga ompreng yang dipakai itu apakah nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali, atau malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC,” ujarnya.

Karena itu, Charles berharap usulan tersebut tidak langsung diterapkan tanpa kajian mendalam. Bahkan, ia menyebut wacana tersebut terkesan bercanda.

“Jadi ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal dan mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda ketika menyampaikan wacana ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Charles menyarankan justru agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah dan memaksimalkan peran puskesmas dalam memberikan pendampingan kepada pasien TBC, baik dalam bentuk pengobatan maupun pemenuhan kebutuhan gizi.

“Lebih baik Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinkes-dinkes di daerah, memanfaatkan puskesmas untuk membantu penderita TBC mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari sisi obat-obatan maupun intervensi gizi jika memang diperlukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip dirinya mendukung pemberian bantuan gizi kepada penderita TBC. Namun ia menilai, ada cara yang lebih efektif dibandingkan memasukkan mereka ke dalam skema MBG.

Menurut Charles, kendala lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dapur SPPG yang belum tentu berada dekat dengan tempat tinggal pasien TBC. Kondisi tersebut dinilai akan menyulitkan distribusi makanan dan mengurangi efektivitas program.

“Secara teknis akan sangat sulit karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC tinggal ada dapur SPPG,” katanya.

Sebab, pemerintah telah memiliki jaringan puskesmas yang tersebar hampir di setiap kecamatan maupun kelurahan. Karena itu, tenaga kesehatan di daerah dinilai lebih memahami kebutuhan masing-masing pasien dan dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Jangan semua-muanya di MBG kan,” pungkasnya.*