Ompreng Bisa Jadi Sarana Penularan, Komisi XI DPR Nilai Pasien TBC dapat MBG Tidak Realistis

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai, wacana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengusulkan pasien Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai gagasan yang tidak realistis dan perlu dikaji kembali.

“Untuk apa memberikan MBG kepada penderita TBC? Saya rasa ini sesuatu yang sangat tidak realistis,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24/6/2026.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti aspek teknis pelaksanaan program, terutama terkait risiko penularan penyakit. Menurutnya, penggunaan wadah makanan atau ompreng yang dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola dengan baik.

“Belum lagi kita tahu TBC adalah penyakit yang sangat menular. Sehingga ompreng yang dipakai itu apakah nanti dikembalikan ke SPPG dan digunakan kembali, atau malah bisa menularkan kepada penerima manfaat lainnya yang bukan penderita TBC,” ujarnya.

Karena itu, Charles berharap usulan tersebut tidak langsung diterapkan tanpa kajian mendalam. Bahkan, ia menyebut wacana tersebut terkesan bercanda.

“Jadi ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal dan mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda ketika menyampaikan wacana ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Charles menyarankan justru agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerah dan memaksimalkan peran puskesmas dalam memberikan pendampingan kepada pasien TBC, baik dalam bentuk pengobatan maupun pemenuhan kebutuhan gizi.

“Lebih baik Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinkes-dinkes di daerah, memanfaatkan puskesmas untuk membantu penderita TBC mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik dari sisi obat-obatan maupun intervensi gizi jika memang diperlukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara prinsip dirinya mendukung pemberian bantuan gizi kepada penderita TBC. Namun ia menilai, ada cara yang lebih efektif dibandingkan memasukkan mereka ke dalam skema MBG.

Menurut Charles, kendala lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan dapur SPPG yang belum tentu berada dekat dengan tempat tinggal pasien TBC. Kondisi tersebut dinilai akan menyulitkan distribusi makanan dan mengurangi efektivitas program.

“Secara teknis akan sangat sulit karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC tinggal ada dapur SPPG,” katanya.

Sebab, pemerintah telah memiliki jaringan puskesmas yang tersebar hampir di setiap kecamatan maupun kelurahan. Karena itu, tenaga kesehatan di daerah dinilai lebih memahami kebutuhan masing-masing pasien dan dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Jangan semua-muanya di MBG kan,” pungkasnya.*