Kepala KSP Dudung: Presiden Pastikan Program MBG Tetap Dilanjutkan
FORUM KEADILAN – Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Dudung, perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersikap responsif dan transparan.
“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung dalam keterangannya, Jumat, 19/6/2026.
Dudung memastikan bahwa kendala internal tidak akan menghentikan program yang menjadi harapan hidup orang banyak.
Ia menyebut Prabowo sudah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.
“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk fungsi pengendalian, lanjutnya, KSP sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan yang telah mengadopsi standar operasional dengan sangat baik.
“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dudung menambahkan bahwa saat ini program MBG di tingkat bahwa telah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur.
Untuk dapat memastikan akuntabilitas program, KSP membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut hingga melakukan pengawasan, agar program tidak sekadar mengejar target kuantitas semata.
“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” sambungnya.
Dudung menjelaskan, pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi tersebut menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar.
“Kita ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T,” tuturnya. *
