BGN Hentikan Pembagian Paket MBG saat Libur Sekolah: Efisiensi Anggaran
FORUM KEADILAN – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan skema pembagian paket makanan untuk hari libur sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penyesuaian pola distribusi program.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan bahwa sebelumnya makanan untuk hari libur tetap dibagikan lebih awal kepada siswa dalam bentuk paket bawaan. Tetapi, pola distribusi itu tidak lagi digunakan.
“Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah, sekarang sudah tidak lagi,” ujar Sony, Kamis, 28/5/2026.
Menurutnya, penghentian pembagian paket makanan itu adalah bagian dari penyesuaian pola distribusi MBG agar program berjalan lebih efektif dan efisien.
Sony menekankan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan BGN tidak memengaruhi nilai bantuan maupun kualitas layanan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat.
“Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien,” tuturnya.
Sebagai informasi, selain menghentikan pembagian paket makanan untuk hari libur, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari,” lanjutnya.
Sony mengatakan, kebijakan itu diterapkan agar distribusi MBG lebih efektif dan tepat sasaran.
Program MBG nantinya hanya diberikan saat siswa berada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi, kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” sambungnya.
Menurutnya, penyesuaian distribusi itu dilakukan untuk dapat memastikan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. *
