Nama Eks Wakil Ketua BPK Muncul dalam Isu Pertemuan dengan Samin Tan dan M Suryo

FORUM KEADILAN – Dugaan praktik makelar proyek di lingkungan Pertamina dan SKK Migas yang disebut-sebut menyeret nama sejumlah pejabat terus menjadi sorotan publik.

Isu tersebut kini menyeret nama mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendra Susanto. Hendra mengaku lupa pernah menerima pengusaha tambang Samin Tan dan pengusaha rokok Muhammad Suryo di rumah jabatan Wakil Ketua BPK RI pada 20/8/2024 lalu.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pada Kamis, 21/5/2026 sore, Hendra menyampaikan tidak mengingat pertemuan tersebut.

“Waduh mohon maaf bang, saya lupa,” kata Hendra Susanto.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pertemuan itu berlangsung di rumah jabatan Wakil Ketua BPK RI di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, seusai salat magrib.

Sumber yang mengetahui pertemuan tersebut bahkan mengaku masih mengingat detail pakaian yang dikenakan kedua tamu saat datang.

Menurut sumber itu, Samin Tan mengenakan kemeja lengan panjang dipadukan dengan celana jeans warna dongker dan sepatu kets hitam.

Sementara Muhammad Suryo disebut memakai kemeja hitam lengan pendek, jeans biru, dan sepatu kets putih.

Sumber yang mengetahui pertemuan tersebut menduga pertemuan antara Samin Tan dengan M Suryo dan Hendra Susanto terkait beroperasinya tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang telah merugikan negara sekitar Rp7 triliun, dan Samin Tan telah jadi tersangka dan ditahan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Sementara itu, Kordinator Nasional Aktivis Nusantara Ibrahim akan turun kembali ke Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masa dua kali lebih banyak dari sebelumnya untuk meminta penyidik segera memanggil M Suryo dan Hendra Susanto serta lainnya untuk dimintai keterangannya.

Sebab, Presiden Prabowo Subianto di dean Rapat Paripurna DPR- RI pada hari Rabu, 20/5 menegaskan bahwa siapa pun backing para penambang ilegal harus disikat, baik berbaju hijau dan cokelat berbintang tinggi.

Oleh sebab itu, Ibrahim meminta penyidik di Kejagung dan KPK jangan ragu memanggil pihak/pihak yang selama ini seolah-olah kebal hukum.

Aksi Demo di Kejagung

Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menggeruduk Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta, pada Senin, 11/5.

Dalam aksinya, mereka mendesak penyidik mengungkap tiga aktor besar yang disebut-sebut berada di balik kasus dugaan tambang ilegal eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT yang menyeret pengusaha Samin Tan.

Tiga nama yang disorot massa, yakni pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Suryo, seorang oknum jenderal berinisial K, serta mantan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto.

Massa meminta Kejagung segera memeriksa ketiganya untuk memperjelas dugaan jejaring yang selama ini diduga melindungi praktik tambang ilegal tersebut

Unjuk Rasa di KPK

Tiga hari kemudian, pada Rabu, 13/5, massa JAN menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK.

Dalam aksinya, mereka menyoroti sosok pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Suryo, yang disebut seolah “kebal hukum” meski namanya kerap muncul dalam sejumlah perkara dugaan korupsi dan tindak pidana ekonomi.

Koordinator Nasional JAN Ibrahim mengatakan, pihaknya mendesak KPK bertindak tegas dan profesional dalam menangani berbagai dugaan kasus yang menyeret nama Muhammad Suryo.

Menurut dia, publik tidak boleh melihat adanya kesan perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu dalam proses penegakan hukum.

“Berdasarkan penelusuran dan catatan kami, Muhammad Suryo terindikasi kuat terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Namun, yang bersangkutan seolah memiliki kekebalan hukum atau impunitas sehingga selalu lolos dari jeratan hukum,” kata Ibrahim dalam orasinya.

Ia menduga lambannya proses hukum terhadap Muhammad Suryo dipengaruhi relasi kedekatan dengan sejumlah elite penegak hukum dan pihak-pihak berpengaruh.

Meski demikian, Ibrahim menegaskan, KPK dan Kejaksaan merupakan lembaga independen yang tidak boleh tunduk terhadap tekanan ataupun pengaruh kekuasaan.

“Ketegasan KPK dan Kejagung sedang dipertaruhkan. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada pihak tertentu yang kebal hukum,” ujarnya.*